Miami, 10 Juli — Jika Presiden FIFA Gianni Infantino berharap peluncuran teknologi secara masif dapat mengakhiri perdebatan soal keputusan wasit, Piala Dunia justru membuktikan sebaliknya. Penggunaan Video Assistant Referee (VAR) dan teknologi pendukungnya justru menjadi pusat setiap kontroversi mayor di turnamen ini, termasuk kasus kartu merah untuk Folarin Balogun yang melibatkan Presiden AS Donald Trump. Kritik melonjak dari berbagai pihak, mulai dari tudingan over-reach dan inkonsistensi penerapan, hingga teori konspirasi bahwa VAR dimanipulasi untuk menguntungkan tim atau pemain tertentu.
Pelatih Mesir Hossam Hassan mengungkapkan kekecewaan timnya setelah gol dicoret VAR akibat pelanggaran di ujung lapangan lain, serta penalti yang tidak diperiksa, sebelum kalah 3-2 dari Argentina di babak 16 besar. "Yang terjadi tidak adil," tegas Hassan. Di sisi lain, Kepala Wasit FIFA Pierluigi Collina justru menegaskan puas dengan jalannya turnamen dan membela keputusan mencoret gol Mesir. Menurut Collina, tidak ada batas terdefinisi terkait jarak dari gawang atau jeda waktu antara insiden dan gol; pelanggaran tetap pelanggaran, dan VAR berhak campur tangan jika wasit lapangan tidak melihatnya.
VAR awalnya dikembangkan sebagai solusi untuk kesalahan "jelas dan nyata" seperti gol 'Hand of God' Diego Maradona pada 1986. Sepp Blatter menolak penerapannya saat menjabat, namun Infantino segera mengadopsinya setelah memimpin FIFA 2016. Di Piala Dunia 2018 tercatat 20 intervensi VAR dalam 64 laga, dan kurang dari 30 di Qatar 2022. Namun angka itu melonjak drastis di tahap awal Piala Dunia 2026 yang berpartisipasi 104 pertandingan, sejalan dengan strategi Collina yang memperluas peran empat offisial di ruang video.
Bersama International Football Association Board (IFAB), Collina menambahkan empat area baru di mana VAR boleh campur tangan. Ilmuwan jaringan Brennan Klein dari Northeastern University memperingatkan bahwa masa depan di mana kamera dan AI mengadili pertandingan secara real-time tidak mungkin terwujud, karena penggemar sudah mencapai batas toleransi. "Fans di stadion, secara umum, benci dengan ini. Mereka diberitahu ini cara yang benar, tapi tidak pernah diberi suara," ujar Klein. Data menunjukkan suporter menolak dengan buuhan.
Kontroversi teknis memuncak pada laga Kroasia vs Portugal. Gol penyama Josko Gvardiol di menit ke-13 injury time dicoret karena sensor bola mendeteksi sentuhan Igor Matanovic — mungkin hanya rambut — yang membuat rekan setim offside. Sentuhan tak terlihat mata telanjang dan bola tidak berubah arah, namun FIFA memuji sensor mampu mendeteksi kontak minimal untuk keputusan cepat dan akurat. Luka Modric, legenda Kroasia, menilai VAR berguna untuk kesalahan besar, tapi "digunakan salah atau selektif tergantung besarnya tim". Federasi Sepak Bola Kroasia (HNS) mengirim surat protes ke FIFA, menilai keputusan itu "penyalahgunaan teknologi".
Data Klein mengungkap kartu merah melonjak lebih dari tiga kali lipat dibanding 2018 dan 2022: 13 kartu merah hingga babak 16 besar dalam 94 laga, sedangkan dua turnamen sebelumnya hanya 64 laga. Minimal dua kartu merah — Balogun dan Jarell Quansah — tidak akan terbit tanpa VAR karena wasit lapangan tidak melihat pelanggaran. Trump bahkan menghubungi Infantino soal "ketidakadilan" kartu merah Balogun, meski Infantino kemudian menyangkal campur tangan. Manajer Inggris Thomas Tuchel pun marah setelah VAR mengubah keputusan penalti melawan Harry Kane: "Ini bukan kesalahan jelas dan nyata. Wasit dan offisial keempat tidak cukup baik."
Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut para ahli sebagai "mission creep" — perluasan fungsi teknologi melebihi tujuan awal. VAR dirancang untuk mengoreksi kesalahan fatal, kini digunakan untuk menilai offside milimeter dan kontak tak terlihat. Implikasinya melampaui sepak bola: ini studi kasus tentang bagaimana otomatisasi dan AI, saat diterapkan tanpa batas jelas dan partisipasi pemangku kepentingan, justru merusak kepercayaan publik. FIFA dan IFAB harus mengevaluasi ulang batas intervensi, transparansi proses, dan mekanisme umpan balik dari pemain, pelatih, dan suporter.
Bagi industri teknologi Indonesia, kasus ini jadi pelajaran krusial. Pengembangan sistem berbasis AI dan sensor untuk pengambilan keputusan otomatis — baik di olahraga, keuangan, maupun administrasi publik — harus dibarengi kerangka etika, batas otoritas manusia, dan saluran keberatan yang jelas. Tanpa itu, inovasi teknologi justru berisiko menciptakan "black box" yang menimbulkan ketidakpercayaan, protes massal, dan tekanan politik yang menghambat adopsi jangka panjang.