Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menanggapi kontroversi seputar pembatalan kartu merah Folarin Balogun yang mewarnai Piala Dunia 2026. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin (27/7), Infantino menegaskan bahwa praktik peninjauan keputusan wasit semacam ini justru sudah menjadi hal biasa di sejumlah liga besar di Eropa.
"Memang, keputusan wasit yang 'dapat diperdebatkan' atau keputusan disiplin yang 'aneh' seperti misalnya kartu merah atau kuning yang berpotensi salah... adalah hal yang rutin dan diterima secara luas di beberapa liga terbesar di dunia," tulis Infantino. Ia menambahkan dengan nada menantang bahwa negara-negara yang menerapkan praktik serupa justru yang paling keras mengkritik keputusan FIFA.
Kasus ini bermula pada laga babak 32 besar antara Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina. Pada menit ke-64, Balogun terlibat gesekan dengan bek Bosnia, Tarek Muharemovic. Wasit langsung mengeluarkan kartu merah, yang berarti striker kelahiran 2001 itu harus absen menghadapi Belgia di babak 16 besar. Namun, Komite Disiplin FIFA kemudian mengambil keputusan mengejutkan dengan menangguhkan sanksi tersebut.
Keputusan itu memicu gelombang protes karena format Piala Dunia tidak memiliki mekanisme banding resmi atas kartu merah. Berbeda dengan liga domestik yang memiliki panel video atau komite apel, keputusan wasit di pesta bola dunia bersifat final. Banyak pengamat menilai langkah FIFA menciptakan preseden berbahaya yang merusak otoritas wasit di lapangan.
Infantino sendiri sempat memberikan penjelasan resmi saat turnamen berlangsung. Ia mengakui pernah menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait kasus ini. Namun, bos FIFA menegaskan tegas bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan Komite Disiplin yang bersifat independen.
"Badan yudisial FIFA bersifat independen. Mereka bekerja tunggal dan mengaplikasikan Kode Disiplin FIFA, serta mengeluarkan putusan berdasarkan peraturan dan fakta spesifik," kata Infantino saat itu. Ia menambahkan bahwa independensi komite tersebut vital untuk menjaga kredibilitas dan integritas sepak bola global.
Kontroversi ini menyoroti ketegangan antara otoritas wasit di lapangan dan kekuasaan komite disiplin di ruang rapat. Di era VAR, batas antara koreksi kesalahan jelas dan intervensi berlebihan semakin kabur. Beberapa mantan wasit internasional menilai keputusan ini melemahkan posisi wasit, yang kini harus mempertimbangkan kemungkinan keputusannya dibatalkan oleh komite di Zurich.
Bagi sepak bola Indonesia, kasus Balogun menawarkan pelajaran penting. Liga 1 baru-baru ini menerapkan VAR, namun mekanisme banding kartu merah pasca-pertandingan masih minim. PSSI bisa mempelajari model FIFA — meski kontroversial — untuk membangun sistem tinjauan yang transparan, terikat jadwal pasti, dan tidak meninggalkan ruang spekulasi politik.
Di sisi lain, kehadiran Balogun di babak 16 besar tidak mengubah nasib Timnas AS. Mereka kalah 1-2 dari Belgia dan tereliminasi. Striker Monaco justru tampil pucat, tidak mencetak gol, dan terlihat bermain di bawah tekanan psikologis berat. Apakah kehadirannya benar-benar adil bagi Bosnia yang kehilangan lawan utama, atau justru merugikan dinamika tim AS sendiri?
Para jurnalis senior di Zurich mencatat bahwa Infantino terlihat lebih agresif dalam membela keputusan ini dibanding kasus-kasus serupa di masa lalu. Beberapa mengaitkannya dengan tekanan politik dari AS — tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko — serta keinginan FIFA menjaga citra turnamen bebas skandal besar di tahun-tahun menjelang edisi bersejarah tersebut.
Ke depan, FIFA diharapkan menetapkan aturan tertulis yang jelas mengenai kapan Komite Disiplin berhak meninjau kartu merah. Tanpa kerangka hukum yang ketat, setiap keputusan akan terasa ad-hoc dan rentan intervensi kepentingan. Integritas sepak bola tidak hanya soal aturan di lapangan, tapi juga konsistensi penegakan hukum di luar lapangan.
Sementara dunia menunggu keputusan resmi IFAB soal perbaikan protokol VAR dan banding disiplin, kasus Balogun akan dicatat sebagai salah satu kontroversi paling mencolok di Piala Dunia 2026 — bukan karena kualitas sepak bolanya, tapi karena pertarungan kekuasaan di balik layar yang menentukan siapa yang berhak bermain.