Angka kemiskinan di Argentina mencatatkan kenaikan signifikan pada paruh pertama 2026, mencapai 32,3 persen. Data terbaru dari badan statistik nasional, INDEC, menunjukkan lonjakan sebesar 4,1 poin persentase dibandingkan periode akhir 2025 yang berada di angka 28,2 persen. Tren ini membalikkan narasi perbaikan ekonomi yang sempat dibanggakan oleh Presiden Javier Milei sejak ia memenangkan pemilu pada 2023.
Kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah semakin tertekan dengan meningkatnya angka kemiskinan ekstrem, yang naik dari 6,3 persen menjadi 7,5 persen. Artinya, semakin banyak rumah tangga di Argentina yang tidak lagi mampu menjangkau kebutuhan pangan dasar. Situasi ini diperparah oleh tingkat pengangguran yang menyentuh angka 7,9 persen pada kuartal kedua, level tertinggi yang pernah dialami negara tersebut sejak 2021.
Kesenjangan antara kenaikan pendapatan dan inflasi menjadi akar masalah utama. Meskipun pendapatan rumah tangga per kapita secara rata-rata naik 11,5 persen dalam enam bulan pertama tahun ini, biaya kebutuhan pokok justru meroket hingga hampir 20 persen. Ketimpangan ini membuat daya beli masyarakat tergerus drastis, menyebabkan banyak pekerja kesulitan memenuhi standar hidup minimum.
Proyeksi ke depan pun tampak suram. Universitas Katolik Argentina (UCA), yang sering menjadi indikator awal tren kemiskinan, memperkirakan angka ini bisa mencapai 35 persen menjelang akhir tahun. Jika prediksi ini akurat, maka masa bulan madu kebijakan pasar bebas Milei menghadapi tantangan berat, terutama di tengah meningkatnya aksi protes dari serikat pekerja dan organisasi sosial yang menuntut perbaikan ekonomi.
Bagi pembaca di Indonesia, situasi ini memberikan pelajaran berharga mengenai volatilitas ekonomi di negara berkembang yang mengandalkan kebijakan deregulasi radikal. Indonesia, dengan ekonomi yang lebih stabil berkat konsumsi domestik yang kuat, memiliki karakteristik pasar yang berbeda. Namun, tantangan inflasi pangan dan daya beli adalah isu universal yang juga menjadi perhatian utama di Tanah Air, terutama bagi kelas menengah ke bawah.
Analisis Nicholas Watson, direktur pelaksana untuk Amerika Latin di firma konsultan Teneo, menyoroti bahwa fase perbaikan mudah melalui pengendalian inflasi telah berakhir. Tantangan selanjutnya bagi pemerintahan Milei adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan pertumbuhan upah riil yang nyata. Tanpa langkah ini, stabilitas sosial di Argentina diprediksi akan terus berada di bawah tekanan.
Dampak politik dari kenaikan kemiskinan ini mulai terlihat jelas. Survei dari AtlasIntel pada September menunjukkan penurunan tajam tingkat persetujuan terhadap Milei di kalangan responden berpenghasilan rendah. Ketidakpuasan di segmen ini melonjak hingga 70 persen, sebuah sinyal bahaya bagi ambisi politik Milei menjelang pemilihan umum 2027.
Sebagai perbandingan, Indonesia pernah menghadapi tantangan serupa saat melakukan reformasi struktural pasca-krisis. Namun, pendekatan yang lebih bertahap dan perlindungan sosial melalui subsidi tepat sasaran menjadi bantalan yang menjaga stabilitas. Argentina saat ini tampak sedang menguji batas toleransi masyarakat terhadap kebijakan 'terapi kejut' yang diterapkan pemerintah.
Secara teknis, pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan angka makro seperti penurunan inflasi. Sektor riil, termasuk industri manufaktur dan jasa, harus mampu menyerap tenaga kerja secara masif agar daya beli masyarakat dapat pulih secara organik. Sektor olahraga, yang di Argentina menjadi industri besar, juga turut merasakan dampak dari penurunan daya beli ini, dengan menurunnya minat penonton dan dukungan sponsor lokal.
Ke depannya, pemerintahan Milei dituntut untuk mencari keseimbangan baru. Kebijakan penghematan anggaran yang agresif terbukti efektif menahan inflasi, namun kini mulai memakan korban di sektor kesejahteraan sosial. Keberhasilan Milei di sisa masa jabatannya sangat bergantung pada kemampuannya mengembalikan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas sosial yang kini semakin rentan.
Perlu diakui bahwa jalan menuju pemulihan ekonomi tidak pernah linear. Argentina saat ini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan ideologi pasar bebas yang diusung Milei atau melonggarkan kebijakan demi meredam gejolak sosial. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan upah riil akan menjadi penentu utama apakah pemerintah dapat memenangkan kembali kepercayaan publik yang sempat hilang.
Secara keseluruhan, situasi di Argentina menjadi studi kasus penting bagi pengamat kebijakan ekonomi global. Bagaimana sebuah negara mengelola transisi ekonomi yang menyakitkan namun ambisius akan menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan tanpa mengabaikan realitas kemiskinan di lapangan.