Keputusan kontroversial diambil oleh Green Party Inggris dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Minggu (4/10). Partai tersebut secara resmi mengklasifikasikan Zionisme sebagai bentuk rasisme, sebuah langkah yang memicu gelombang kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Israel dan kelompok komunitas Yahudi di Inggris.
Mosi tersebut disahkan dengan perolehan suara 1.022 berbanding 813. Dalam dokumen kebijakan barunya, Green Party melabeli Zionisme sebagai proyek politik etnonasionalis. Mereka juga mendesak pemerintah Inggris untuk segera menghentikan seluruh bentuk perdagangan senjata dengan Israel serta mendukung penuh hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Partai yang mengamankan sekitar enam persen suara dalam pemilu nasional Inggris 2024 ini menegaskan dukungan terhadap pembentukan satu negara demokratis di seluruh wilayah Palestina bersejarah. Langkah ini menjadi penegasan sikap partai terhadap dinamika geopolitik yang tengah memanas di Timur Tengah, khususnya terkait dampak kemanusiaan dari konflik yang terjadi.
Zionisme, secara historis, merupakan gerakan politik yang mendorong pembentukan negara bagi bangsa Yahudi dan menjadi fondasi utama berdirinya Israel pada abad ke-20. Namun, definisi ini terus menjadi perdebatan sengit di panggung internasional, terutama ketika dikaitkan dengan hak-hak warga non-Yahudi di wilayah yang sama.
Di internal Green Party sendiri, mosi ini tidak lahir tanpa hambatan. Sejumlah tokoh senior partai memilih untuk tidak memberikan suara atau menentang keputusan tersebut. Pemimpin Green Party, Zack Polanski, bahkan tidak ikut dalam proses pemungutan suara, di tengah kesibukannya mempersiapkan pencalonan diri dalam pemilihan parlemen di London.
Reaksi keras segera datang dari kelompok Yahudi Inggris, seperti Gerakan untuk Yudaisme Progresif. Mereka mengecam keputusan ini dengan menyebut Green Party telah melegitimasi antisemitisme sebagai kebijakan resmi partai. Menurut mereka, dukungan sebagian kecil warga Yahudi terhadap mosi tersebut tidak menutupi potensi diskriminasi sistemik yang mungkin muncul dari keputusan ini.
Pemerintah Israel merespons dengan tindakan tegas. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, melarang Zack Polanski untuk memasuki wilayah Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menilai mosi tersebut sebagai dokumen antisemit yang melanggar definisi Aliansi Peringatan Holocaust Internasional (IHRA) karena dianggap menolak hak bangsa Yahudi untuk menentukan nasib sendiri.
Wakil Ketua Green Party, Mothin Ali, memberikan pembelaan dengan menyoroti tingginya angka korban jiwa di Gaza akibat perang Israel-Hamas. Baginya, konteks genosida dan pembersihan etnis yang dituduhkan kepada Israel menjadi pendorong utama partai untuk mengambil sikap tegas terhadap ideologi Zionisme.
Perdebatan mengenai genosida ini memang masih menjadi ranah hukum internasional. Pemerintah Inggris sendiri sebelumnya sempat mengkritik tindakan pemukim Israel di Tepi Barat sebagai bentuk pembersihan etnis, namun tetap berhati-hati dalam menggunakan label genosida tanpa keputusan pengadilan yang sah.
Israel menepis semua tuduhan tersebut dan menuduh Green Party telah mengadopsi ideologi Hamas. Pemerintah Israel mendesak partai politik lain di Inggris untuk ikut mengutuk langkah Green Party, dengan anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan seruan terselubung untuk menghapus eksistensi Israel.
Menanggapi tuduhan tersebut, para petinggi Green Party menegaskan bahwa kritik mereka ditujukan kepada kebijakan pemerintah Benjamin Netanyahu, bukan terhadap identitas Yahudi secara keseluruhan. Mereka berargumen bahwa membela hak-hak Palestina tidak serta merta berarti menindas hak warga Yahudi di kawasan tersebut.
Ke depan, langkah Green Party ini diprediksi akan mengubah lanskap politik Inggris terkait isu Israel-Palestina. Tekanan publik yang semakin kuat menuntut partai politik untuk mengambil posisi yang lebih jelas, yang pada gilirannya akan memicu perdebatan lebih lanjut mengenai batas antara kritik politik dan antisemitisme di ruang publik.