Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional kini meluncurkan ofensif militer besar-besaran untuk menggeser dominasi kelompok Houthi. Langkah strategis ini tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga bergantung pada loyalitas suku-suku berpengaruh di wilayah yang selama ini dikuasai pemberontak. Keberhasilan operasi militer yang disebut 'Dawn of Yemen' sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk meyakinkan para pemimpin suku bahwa peta kekuatan di lapangan telah berubah secara signifikan.
Selama satu dekade terakhir, banyak suku di Yaman memilih bersikap pasif atau menahan diri untuk tidak terlibat konflik terbuka. Ketakutan akan kekuatan militer Houthi dan preseden kegagalan pemberontakan masa lalu membuat mereka enggan mengambil risiko. Kini, seiring dengan dibukanya front baru di pesisir Laut Merah, Marib, dan al-Jawf, para kepala suku mulai memantau apakah pemerintah mampu mempertahankan kemajuan militer yang telah dicapai dalam beberapa hari terakhir.
Eskalasi pertempuran ini dipicu oleh keberhasilan Houthi menguasai koridor perdagangan vital pada September lalu, termasuk pelabuhan Mocha dan wilayah di sekitar Selat Bab al-Mandeb. Bagi pemerintah, merebut kembali Sanaa, Saada, dan Amran adalah target utama yang dianggap sangat sulit dicapai tanpa dukungan logistik dan tenaga tempur dari elemen kesukuan lokal.
Para analis berpendapat bahwa ketidakpercayaan suku terhadap pemerintah mulai mencair seiring dengan komitmen total untuk memulihkan kedaulatan negara. Bukti nyata terlihat pada rapat umum suku di Marib, di mana para syekh dari kabilah Jadan, Nihm, dan beberapa aliansi lainnya menyatakan mobilisasi umum. Mereka berkomitmen untuk mendukung militer dalam misi menumbangkan kudeta Houthi yang telah berlangsung sejak 2014.
Namun, tantangan terbesar tetap pada keberlanjutan dukungan tersebut. Peneliti dari Sana’a Center for Strategic Studies, Adel Dashela, menegaskan bahwa keterlibatan suku harus berada dalam struktur komando formal agar efektif. Sejarah mencatat bahwa kegagalan koordinasi antara militer negara dan pejuang kesukuan seringkali berujung pada kekalahan telak, seperti yang dialami kabilah Hajoor pada 2019 silam.
Kala itu, meskipun mendapatkan pasokan bantuan dari Arab Saudi, kabilah Hajoor tetap tak mampu membendung serangan Houthi akibat minimnya dukungan terpadu dari pemerintah pusat. Pelajaran pahit ini menjadi memori kolektif yang membuat suku-suku lain sangat berhati-hati dalam menentukan posisi. Mereka tidak ingin menjadi tumbal dalam perang yang tidak memiliki jaminan kemenangan.
Di sisi lain, Houthi telah secara sistematis melemahkan struktur tradisional kesukuan melalui taktik kooptasi, insentif finansial, dan narasi perjuangan ideologis. Mereka bahkan berhasil memanfaatkan isu solidaritas terhadap Palestina untuk meredam resistensi lokal. Persepsi mengenai keunggulan militer Houthi yang seolah 'tak terkalahkan' telah membuat peran politik suku-suku di utara Yaman kian terpinggirkan selama bertahun-tahun.
Bagi audiens Indonesia, situasi ini mencerminkan betapa krusialnya pendekatan kultural dalam konflik bersenjata. Jika di Indonesia kekuatan militer seringkali bertumpu pada kesatuan komando nasional, di Yaman, legitimasi di tingkat akar rumput adalah kunci. Kegagalan memahami dinamika kesukuan seringkali menjadi faktor penentu hilangnya otoritas negara atas wilayah-wilayah tertentu.
Ke depannya, tren pertempuran di Yaman akan sangat ditentukan oleh seberapa besar pemerintah mampu memberikan perlindungan nyata bagi suku-suku yang berani membelot dari Houthi. Jika pemerintah gagal memberikan proteksi, suku-suku tersebut kemungkinan besar akan kembali memilih untuk tetap netral demi kelangsungan hidup mereka.
Langkah selanjutnya bagi pemerintah adalah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar mitra sementara, melainkan entitas pelindung yang dapat diandalkan. Kepercayaan suku adalah mata uang paling berharga dalam perang asimetris ini. Tanpa dukungan tersebut, setiap kemajuan militer di medan perang hanyalah kemenangan semu yang rentan runtuh kembali ketika tekanan militer berkurang.
Keterlibatan suku tidak lagi bisa dilihat sebagai opsi tambahan, melainkan prasyarat mutlak. Jika mobilisasi suku di Marib dan wilayah utara lainnya berhasil diintegrasikan ke dalam strategi pertahanan nasional, Houthi akan menghadapi tekanan dua arah yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Analisis akhir menunjukkan bahwa pergeseran loyalitas suku akan menjadi indikator utama apakah perang di Yaman akan segera berakhir atau justru semakin berlarut-larut. Dunia internasional kini menanti apakah pemerintah Yaman mampu mengubah dinamika sosial yang kompleks ini menjadi keunggulan strategis di lapangan.