PSM Makassar mengeluarkan pernyataan resmi terkait status sanksi FIFA registration ban yang masih tercatat pada sistem sepak bola dunia. Manajemen Tim Juku Eja memastikan kewajiban pembayaran yang menjadi dasar penerbitan sanksi telah dilunasi sepenuhnya, sehingga pencabutan larangan hanyalah soal waktu administrasi.
Media Officer PSM, Sulaiman Abdul Karim, mengonfirmasi bahwa klub telah melakukan transfer dana sesuai ketentuan. "FIFA ban itu sudah pasti tercabut, sudah kita bayar, tinggal masalah administrasi saja sehingga laporan tercabut," ujarnya di Makassar, Senin (31/8). Pernyataan ini hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran penggemar menjelang gulirnya musim Super League 2026/2027.
Latar belakang sanksi ini bermula dari sengketa keuangan antara PSM dengan pihak ketiga — diduga mantan pemain atau pelatih — yang mengajukan gugatan ke FIFA. Badan penguasa sepak bola dunia kemudian menerbitkan larangan pendaftaran pemain baru untuk tiga periode registrasi berturut-turut. Sanksi ini efektif mengikat tangan manajemen dalam memperkuat skuad di bursa transfer.
Hingga hari Senin, nama PSM masih tertera dalam daftar FIFA registration ban yang dipublikasikan di situs resmi FIFA. Daftar tersebut menunjukkan klub asal Makassar dilarang mendaftarkan pemain baru selama tiga jendela transfer. Kondisi ini menciptakan tekanan tambahan bagi tim yang bersiap menghadapi kompetisi domestik yang semakin ketat.
Meskipun terbelenggu sanksi, PSM telah memperkenalkan 30 pemain yang dipersiapkan untuk mengarungi Liga 1 musim ini. Komposisi skuad saat ini mencakup 10 pemain asing, masih satu slot di bawah kuota maksimal 11 pemain asing yang diizinkan regulasi liga. Manajemen menargetkan kelengkapan kuota asing sebelum laga lawan Persib Bandung.
"Untuk 10 pemain asing itu insyaAllah pertandingan berikutnya kita sudah bisa lengkapi menjadi 11. Jadi kita full kan, kita maksimalkan kuota pemain asing menjadi 11," tutur Sulaiman. Ia menambahkan bahwa untuk sektor pemain lokal, komposisi saat ini sudah dinilai memadai. Rekrutmen tambahan hanya difokuskan pada satu slot asing yang tersisa.
Kebijakan pengisian kuota asing penuh mencerminkan ambisi PSM untuk bersaing di puncak klasemen. Di era Liga 1 yang didominasi klub-kelu besar dengan dana masif, kualitas pemain asing sering menjadi pembeda. PSM tidak ingin tertinggal dalam perlombaan rekrutmen meski sempat terhambat isu administrasi.
Dampak pencabutan ban ini tidak hanya bersifat teknis. Secara psikologis, kejelasan status registrasi memberikan ketenangan bagi pelatih dan pemain. Ketidakpastian selama ini memaksa komisi teknis bekerja dengan skenario ganda — rencana dengan ban dan rencana tanpa ban. Kini, fokus sepenuhnya bisa dialihkan ke persiapan taktis dan fisik.
Di sisi lain, kasus PSM mengingatkan kembali betapa krusialnya manajemen keuangan klub dalam era profesionalisme. Sengketa pembayaran yang berujung sanksi FIFA bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Beberapa klub lain pernah mengalami nasib serupa, bahkan beberapa terpaksa melepaskan pemain andalan di tengah musim karena tidak bisa mendaftarkan pengganti.
FIFA menerapkan sistem ketat soal kewajiban keuangan klub kepada pemain dan pelatih. Mekanisme FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) dan Football Tribunal memungkinkan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan internasional. Jika klub tidak memenuhi putusan dalam jangka waktu tertentu, sanksi registrasi otomatis diterbitkan — tanpa toleransi.
Bagi PSM, pelajaran ini harus dijadikan momentum memperbaiki tata kelola internal. Proses verifikasi pembayaran dan koordinasi dengan hukum harus lebih cepat agar kasus serupa tidak terulang. Klub besar dengan basis penggemar masif seperti PSM tidak boleh terlihat goyah di meja hijau administrasi.
Langkah selanjutnya yang dinantikan adalah konfirmasi resmi dari FIFA soal pencabutan sanksi. Begitu surat keputusan keluar, PSM bisa langsung mendaftarkan pemain asing ke-11 yang sudah dikontrak. Targetnya, seluruh administrasi selesai sebelum jendela registrasi tutup, memastikan skuad penuh untuk laga-lega krusial di awal musim.