Keputusan Dewan FIFA pada Oktober 2023 menunjuk Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Namun kebijakan tambahan yang memberikan status tuan rumah kepada Uruguay, Argentina, dan Paraguay atas nama perayaan seratus tahun Piala Dunia pertama, justru memunculkan gelombang kritik dari kalangan pengamat sepak bola global.
Format enam tuan rumah ini tidak memiliki preseden. Piala Dunia 2002 digelar oleh Jepang dan Korea Selatan, sedangkan edisi 2026 akan dihelat Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Kini FIFA melangkah lebih jauh dengan melibatkan tiga benua sekaligus — Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan — dalam satu turnamen puncak.
Latar belakang keputusan ini bermula dari dua tawaran gabungan yang bersaing. Sisi Eropa-Afrika mengusung aliansi Spanyol-Portugal-Maroko, sementara blok Amerika Selatan mengajukan konsep "Centenary World Cup" dengan empat negara: Uruguay, Argentina, Paraguay, dan Chile. FIFA akhirnya memilih jalur kompromi: menerima tawaran Eropa-Afrika sebagai tuan rumah penuh, sekaligus mengakomodir tiga negara Amerika Selatan sebagai tuan rumah simbolis.
Kontroversi terberat muncul karena Argentina dan Paraguay mendapatkan status tuan rumah padahal Piala Dunia 1930 hanya diselenggarakan di Uruguay. Montevideo menjadi satu-satunya kota tuan rumah edisi perdana, dengan final antara Uruguay dan Argentina di Estadio Centenario. Memberi hak tuan rumah kepada Buenos Aires dan Asuncion dinilai banyak pihak sebagai revisi sejarah yang tidak adil.
Implikasi sportifnya nyata: keenam negara tersebut otomatis lolos ke Piala Dunia 2030 tanpa melalui kualifikasi. Bagi Argentina sebagai juara dunia bertahan, hal ini mungkin tidak terlalu mengganggu. Namun bagi Paraguay yang belum pernah lolos ke babak 16 besar sejak 2010, ini adalah hadiah besar yang menimbulkan pertanyaan tentang integritas kompetisi.
Gianni Infantino, Presiden FIFA, membela keputusan ini sebagai "pesan perdamaian, toleransi, dan inklusi" yang menyatukan tiga benua. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa 2030 akan menjadi "rekam jejak unik" di mana enam negara menyambut dunia sambil merayakan seratus tahun sepak bola modern. Retorika mulia tersebut Namun tidak mampu meredam kecurigaan bahwa faktor politik dan komersial turut menentukan keputusan.
Dampak bagi sepak bola Indonesia terasa tidak langsung namun signifikan. Sistem kualifikasi Asia yang sudah ketat — dengan hanya 8,5 slot untuk 46 negara — semakin terasa tidak sebanding bila dibandingkan dengan jaminan lolos yang diberikan kepada enam negara tuan rumah. PSSI dan pengamat lokal mulai mempertanyakan apakah FIFA menerapkan standar ganda dalam mengelola ekspansi turnamen.
Di sisi lain, format enam tuan rumah menciptakan tantangan logistik tak terduga. Jarak tempuh antara Casablanca, Lisboa, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, dan Asuncion melebihi 10.000 kilometer. Jadwal pertandingan, zona waktu, dan mobilitas pendukung menjadi nightmare operasional bagi komite penyelenggara dan penyiaran televisi global.
Masih ingat di memori kolektif, Piala Dunia 2022 di Qatar dikritik karena isu hak asasi manusia dan jadwal musim panas yang dipaksa digeser ke November-Desember. Kini FIFA menghadapi tekanan baru: apakah model multi-tuan rumah lintas benua ini berkelanjutan, atau justru mengikis identitas turnamen sebagai festival sepak bola yang terpusat?
Diskusi internal FIFA saat ini bahkan mencatat usulan ekspansi peserta menjadi 64 tim untuk edisi 2030. Ide ini masih dalam tahap pembahasan awal, namun jika terealisasi, hampir seperempat negara anggota FIFA akan hadir di panggung puncak. Para kritikus menilai hal ini akan melonggarkan kualitas pertandingan dan mengubah Piala Dunia dari turnamen elit menjadi pesta massal.
Untuk penggemar Indonesia, kisah 2030 menjadi pengingat bahwa tata kelola sepak bola global dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan komersial yang jauh melampaui garis putih. Sementara Timnas Garuda masih berjuang menembus babak ketiga kualifikasi Asia, enam negara lain sudah dipastikan hadir di panggung terbesar hanya karena status tuan rumah — sebuah realitas yang memaksa kita mengevaluasi kembali definisi "keadilan" dalam sepak bola modern.