Sejumlah anggota Parlemen Eropa secara resmi menyerukan penyelidikan mendalam terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino. Langkah ini diambil menyusul keputusan kontroversial organisasi sepak bola dunia tersebut yang membatalkan sanksi larangan bermain terhadap penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, di ajang Piala Dunia.
Keputusan untuk menghapus hukuman tersebut diduga kuat dipicu oleh intervensi langsung dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang melakukan panggilan telepon kepada Infantino. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena merupakan preseden pertama dalam sejarah modern Piala Dunia di mana kartu merah yang diberikan selama pertandingan tidak berujung pada sanksi larangan bertanding.
Folarin Balogun sebelumnya menerima kartu merah saat Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada 1 Juli. Berdasarkan regulasi standar, pemain yang menerima kartu merah otomatis harus absen pada pertandingan berikutnya. Namun, FIFA secara mengejutkan mencabut sanksi tersebut sebelum laga melawan Belgia, yang memicu kemarahan berbagai pihak di Eropa.
Dalam sebuah pernyataan bersama, anggota Parlemen Eropa Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk distorsi keadilan. Mereka menilai bahwa FIFA telah tunduk pada tekanan politik, yang secara langsung mencederai prinsip imparsialitas dan transparansi yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam dunia olahraga profesional.
Menanggapi tuduhan tersebut, Gianni Infantino membela diri dengan menyatakan bahwa ia telah menjelaskan kepada Presiden Trump bahwa masalah disipliner berada di bawah wewenang badan yudisial independen FIFA. Infantino bersikeras bahwa sistem FIFA tetap menjunjung tinggi independensi, meskipun publik dan otoritas sepak bola Eropa, UEFA, menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan sulit dipahami.
Kini, sekelompok anggota Parlemen Eropa tengah menggalang dukungan untuk menuntut tinjauan formal terhadap proses pengambilan keputusan di FIFA. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mengusut potensi intervensi politik yang lebih luas, guna memastikan integritas kompetisi sepak bola internasional tidak lagi terganggu oleh kepentingan kekuasaan di masa depan.