Asprov PSSI DIY melalui Sekretaris Umumnya Wendy Umar Seno Aji menetapkan sanksi tegas terhadap Firmansyah Purbo Wicaksono usai insiden berbahaya pada laga Mataram Utama melawan Baturetno FC di Lapangan Dwi Windu, Bantul. Keputusan tersebut merujuk pada Kode Disiplin PSSI Tahun 2025 pasal 48 jo pasal 49 serta pasal 78 yang mengatur pelanggaran keamanan dan ketertiban pertandingan.
Insiden terjadi saat pertandingan berlangsung pada Kamis, 20 Agustus 2026. Rekaman video yang beredar menunjukkan Firmansyah melompat tinggi dan menginjak kepala Adskhan Jarrar Fauzy, pemain Baturetno FC, hingga korban tersungkur. Wasit pada saat itu hanya mengeluarkan kartu kuning, keputusan yang memicu protes keras dari tim lawan.
Korban, Adskhan, sempat dibawa ke rumah sakit setelah mengeluhkan pusing dan mual dalam perjalanan pulang. Hasil observasi medis menyatakan kondisinya baik dan pemain berusia 13 tahun itu kini sudah pulang ke rumah. Wendy berharap Adskhan segera pulih total dan bisa kembali memperkuat timnya di ajang yang sama.
Sanksi larangan bermain berlaku hingga kompetisi regional DIY rampung. Artinya, jika Mataram Utama lolos ke putaran nasional, Firmansyah tidak akan bisa turun ke lapangan. Denda Rp10 juta juga harus dibayarkan oleh klub atau pemain. Pasal 117 Kode Disiplin menegaskan tidak ada jalur banding untuk keputusan ini, sedangkan pelanggaran berulang akan menarik sanksi lebih berat.
Kendati hukuman sudah jatuh, Wendy mengungkapkan kedua tim telah menggelar mediasi pada Sabtu, 22 Agustus. Keduanya sepakat saling memaafkan demi membangun iklim sepak bola yang positif ke depan. Menurut Wendy, penanganan kasus ini tidak semata berorientasi pada hukuman, melainkan mempertimbangkan sifat pembinaan pada kategori usia U-13.
"Kasusnya adalah pada saat di kelompok usia ini tidak bisa diperlakukan hukuman seperti itu, karena ini sifatnya adalah di kelompok umur, masih proses pembinaan," ujar Wendy pada Senin, 24 Agustus. Pernyataan ini menegaskan filosofi Soeratin sebagai turnamen pengembangan bakat, bukan sekadar kompetisi mengejar gelar.
Keputusan ini menarik perhatian karena kontras dengan keputusan wasit di lapangan. Kartu kuning untuk aksi yang berpotensi melukai parah lawan menimbulkan pertanyaan soal standar wasit di tingkat grassroot. Beberapa pengamat menilai diperlukan penyegaran regulasi dan edukasi bagi officiel pertandingan usia dini agar keseriusan perlindungan pemain benar-benar terealisasi.
Dari sisi klub, Mataram Utama kini harus menyusun ulang skuad tanpa salah satu pemainnya di fase kritis babak 6 besar. Tekanan psikologis pada tim dan pemain lain tak bisa diabaikan, apalagi dengan dendaan finansial Rp10 juta yang bagi klub amateur tingkat usia dini bukan jumlah kecil.
Sisi positif, proses mediasi yang cepat dan saling memaafkan antara kedua tim menunjukkan kematangan manajemen klub di tingkat basis. Hal ini jarang terlihat di kancah senior di mana kasus serupa sering berujung gugatan ke pengadilan olahraga atau bahkan jalur hukum pidana.
PSSI DIY melalui kasus ini mengirim sinyal keras: keamanan pemain muda non-negotiable. Sanksi tegas bagi pelaku diimbangi pendekatan restoratif via mediasi. Model ini bisa jadi referensi untuk provinsi lain menghadapi insiden serupa di turnamen pengembangan.
Ke depan, tantangannya adalah konsistensi. Apakah sanksi setara akan diterapkan pada kasus-kasus lain di kategori U-13, U-15, hingga U-18? Dan bagaimana memastikan wasit di lapangan memiliki keberanian dan kompetensi mengeluarkan kartu merah untuk aksi berbahaya, bukan menunggu keputusan komite disiplin pasca laga? Jawaban pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah Soeratin benar-benar menjadi ladang karakter, bukan hanya ladang bakat.