Di tengah hiruk-pikuk Piala AFF 2026 dan Piala Presiden, ada aroma yang familiar namun mengganggu: euforia sesaat yang mudah lupa, tanpa pondasi kebijakan yang kokoh. Gol-gol spektakuler dari Thom Haye, Mitchell Baker, dan keberhasilan Ole Romeny menembus starting XI Fortuna Sittard bukan sekadar momen kebanggaan sesaat, melainkan bukti konkret bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Namun, di balik kilau prestasi individu ini, terbayang bayang-bayang sistemik yang kerap menghambat laju olahraga nasional.
Lihatlah bagaimana pelatih DPMM FC, Jamie McAllister, justru memberikan pujian kepada kualitas Liga Indonesia. Ini adalah sinyal berharga dari seorang profesional asing yang melihat potensi di tengah ketidaksempurnaan. Sayangnya, pujian semacam ini sering kali hanya menjadi headline sesaat, tanpa diikuti langkah konkret memperbaiki tata kelola kompetisi domestik yang masih rentan kontroversi jadwal dan kualitas wasit.
Peristiwa terakhir di kancah global semakin memperjelas urgensi ini. FIFA yang membatalkan rencana investasi kontroversial karena tekanan konfederasi besar mengingatkan kita bahwa politik olahraga internasional sangat dinamis. Jika federasi raksasa seperti UEFA dan AFC bisa mempengaruhi keputusan Infantino, bagaimana dengan PSSI? Apakah kita memiliki kekuatan diplomasi olahraga yang cukup untuk melindungi kepentingan nasional dalam struktur kekuasaan global yang semakin oligarkis ini?
Dari sisi pengelolaan atlet, kisah Usman Nurmagomedov mempertahankan sabuk PFL menjadi cermin penting. Dagestan, sebuah republik kecil di Rusia, mampu menghasilkan juara MMA dunia secara konsisten berkat sistem pembinaan berbasis komunitas yang terstruktur. Di Indonesia, kita masih mengandalkan semangat individualitas dan sponsor sporadis, tanpa ekosistem yang menjamin keberlanjutan prestasi dari akar rumput hingga level profesional.
Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah ketimpangan antara investasi di tim nasional dan kompetisi domestik. Piala AFF 2026 menunjukkan Garuda siap berprestasi, namun kualitas liga yang menjadi fondasinya masih dipertanyakan. Tanpa liga yang kuat dan berkelanjutan, prestasi tim nasional hanya akan menjadi bunga musiman, mekar saat ada turnamen lalu layu tanpa bekas.
Jika dibandingkan dengan tren negara tetangga, Thailand dan Vietnam telah membangun ekosistem olahraga yang lebih terintegrasi. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil instan, tetapi membangun fasilitas, akademi, dan tata kelola yang profesional. Indonesia, dengan segala keunggulan demografisnya, masih terjebak dalam siklus politik kepengurusan yang labil dan kebijakan reaktif.
Kita perlu belajar dari Hansi Flick yang memilih fokus membangun Barcelona tanpa terpengaruh rekrutmen masif Real Madrid. Ini adalah filosofi pembangunan jangka panjang yang sering kita abaikan. Dalam konteks olahraga Indonesia, artinya menghentikan kecanduan terhadap pelatih asing mahal tanpa membangun kapasitas pelatih lokal, dan menghentikan euforia pemain naturalisasi tanpa memperkuat sistem pencarian bakat asli.
Proyeksi ke depan, transformasi olahraga Indonesia membutuhkan tiga pilar utama: profesionalisme tata kelola, keberlanjutan pembinaan, dan diplomasi internasional yang cerdas. Tanpa ini, kita akan terus menjadi penonton yang bangga saat atlet kita berprestasi di luar negeri, namun kecewa saat harus menyaksikan kualitas liga yang tidak kunjung membaik.
Akhirnya, olahraga bukan sekadar soal menang atau kalah dalam satu pertandingan. Ika adalah cerminan tata kelola negara, investasi jangka panjang, dan kemampuan kita membaca masa depan. Saat Indonesia berpotensi menjadi kekuatan olahraga Asia Tenggara, pertanyaannya bukan apakah kita punya bakat, melainkan apakah kita punya kebijakan yang secerdas bakat itu sendiri.