Final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey berakhir dengan kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina, namun sorotan justru tertuju pada tata kelola turnamen. Presiden FIFA Gianni Infantino menghadapi tekanan mundur yang tak terhindarkan setelah sejumlah kecelakaan administrasi dan intervensi eksternal mewarnai pagelaran terbesar sepak bola dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Kritik terberat datang dari Presiden La Liga Javier Tebas yang menilai Infantino telah menghancurkan industri sepak bola demi kepentingan pribadi. "Menurut pendapat saya, ya, saya pikir waktunya [Infantino] sudah habis," ujar Tebas kepada La Gazzetta dello Sport. Ia menilai sistem pengelolaan FIFA saat ini busuk di intinya karena tidak ada kandidat oposisi yang berani menantang keberlangsungan jabatannya.
Biji kekacauan tertuang pada kasus pencabutan kartu merah striker AS Folarin Balogun. Pemain itu awalnya diskualifikasi usai pelanggaran keras lawan Bosnia Herzegovina, namun tiba-tiba diperbolehkan main di babak 16 besar menghadapi Belgia. Investigasi media mengungkap Presiden AS Donald Trump mengakui menelfon Infantino untuk merekomendasikan peninjauan ulang hukuman tersebut — intervensi politik langkap yang melanggar prinsip otonomi olahraga.
Sebelum kasus Balogun meledak, turnamen sudah dibayangi ketidakadilan. Timnas Iran mendapat perlakuan berbeda soal fasilitas akomodasi dan transportasi dibanding peserta lain. Wasit Somalia Omar Artan dilarang masuk wilayah tuan rumah tanpa alasan resmi yang jelas. Perubahan format penambahan peserta jadi 48 tim dan penerapan jeda hidrasi wajib juga memecah belah opini pelatih dan pemain soal integritas kompetisi.
Kondisi ini menciptakan paradox menarik: banyak pejabat federasi dan eksekutif klub di AS mengaku menentang kebijakan Infantino di ruang tertutup, namun tak ada yang berani mengeluarkan pernyataan resmi. "Saya tidak tahu mana yang lebih buruk, diam atau keterlibatan," tutur Tebas. "Mereka yang diam sangat menyadari kerusakan yang diderita sepak bola." Ketakutan kehilangan akses komersial dan politik di dalam struktur FIFA melumpuhkan oposisi internal.
Dampak bagi sepak bola Indonesia terasa meski Garuda tidak lolos ke turnamen ini. Ketidakstabilan tata kelola FIFA berdampak langsung pada alokasi dana pengembangan, jadwal kalender internasional, dan standar wasit untuk kompetisi AFC. Jika kepemimpinan Infantino terus goyah, program Forward FIFA yang menyalurkan dana ke PSSI bisa terganggu. Lebih jauh, citra sepak bola sebagai olaharga bersih dan netral — modal utama menarik sponsor dan penggemar muda di Indonesia — terikis oleh praktik intervensi politik.
Di sisi lain, protes Tebas membuka diskusi soal reformasi tata kelola FIFA yang sudah lama ditunggu. Beberapa federasi Eropa mulai bersuara soal perlunya batas masa jabatan, transparansi keuangan, dan mekanisme pemilihan presiden yang demokratis. Indonesia sebagai anggota FIFA dan AFC seharusnya ikut mendorong agenda reformasi ini melalui konsolidasi blok Asia, agar kepentingan negara berkembang tidak termarginalkan oleh kekuasaan sentral Zurich.
Kasus Balogun juga menegaskan bahaya normalisasi intervensi eksekutif negara ke keputusan disiplin lapangan. Jika presiden negara berkuasa bisa menelepon presiden FIFA untuk mengubah hukuman wasit, fondasi fair play hancur. Bagi liga domestik Indonesia yang tengah berusaha membersihkan citra wasit dan manajemen pertandingan, ini menjadi teladan buruk yang harus dijadikan pembelajaran: otonomi komite disiplin tidak boleh dikompromikan demi tekanan politik atau komersial.
Ke depan, Infantino kemungkinan besar akan bertahan hingga Kongres FIFA 2027 mengingat tidak ada tantangan formal. Namun legitimasi moralnya sudah retak. Sponsor global mulai menanyakan pertanyaan keras soal tata kelola, dan federasi-federasi besar seperti DFB (Jerman) dan FIGC (Italia) diam-diam menyusun agenda reformasi. Bagi sepak bola Indonesia, momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat suara di meja negoisasi AFC dan FIFA, memastikan kebijakan ke depan tidak lagi dikendalikan oleh kepentingan segelintir orang di puncak.