Presiden FIFA, Gianni Infantino, akhirnya angkat bicara di tengah kontroversi rencana penjualan saham Piala Dunia. Dalam rapat darurat yang digelar di Rabat, Maroko, Rabu (5/8), Infantino dan Sekretaris Jenderal FIFA, Matias Grafstrom, menandatangani surat permintaan maaf resmi yang ditujukan kepada Dewan FIFA dan 211 asosiasi anggota. FIFA mengakui adanya kesalahan prosedur dalam pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE), badan yang dirancang untuk mengelola hak komersial, operasional turnamen, serta sponsor, penyiaran, dan lisensi agenda FIFA.
FFE awalnya diproyeksikan menjadi pengelola utama seluruh aset komersial FIFA. Namun, proses pembentukannya dinilai terburu-buru dan tidak melibatkan dewan serta asosiasi. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyatakan, "Tidak ada niat untuk membuat Dewan FIFA dan Asosiasi Anggota FIFA merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut." FIFA juga menyesalkan kebocoran proposal ke media yang memperkeruh suasana.
Kontroversi ini bermula dari usulan Infantino untuk menjual saham Piala Dunia kepada pihak swasta. Dia bahkan menetapkan batas waktu persetujuan pada September, dengan iming-iming dana pengembangan sepak bola sebesar US$40 juta bagi setiap asosiasi yang setuju. Tawaran itu langsung memicu kritik tajam karena dianggap menjadikan Piala Dunia sebagai komoditas bisnis dan mengancam independensi federasi.
Setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, FIFA akhirnya memutuskan membatalkan rencana tersebut. Surat permintaan maaf telah dikirim ke seluruh anggota dewan dan asosiasi. FIFA juga berkomitmen untuk melakukan peninjauan menyeluruh dan melaporkan hasilnya kepada Dewan FIFA pada pertemuan berikutnya yang telah dijadwalkan.
Keputusan ini menjadi kemenangan bagi mereka yang menolak privatisasi sepak bola. Namun, bagi Indonesia, kasus ini membuka pelajaran penting. PSSI, sebagai salah satu dari 211 asosiasi anggota, sempat berpotensi menerima dana besar dari tawaran tersebut. Namun, dengan batalnya rencana, PSSI tidak perlu menghadapi dilema antara menerima dana cepat atau menjaga prinsip tata kelola yang bersih.
Di sisi lain, tawaran US$40 juta tersebut menunjukkan betapa besar nilai komersial Piala Dunia. Indonesia, yang tengah gencar membangun infrastruktur sepak bola, harus tetap waspada terhadap segala bentuk privatisasi yang bisa mengubah arah kebijakan. Keputusan FIFA membatalkan rencana ini adalah langkah positif, tetapi pengawasan terhadap federasi global tetap harus dilakukan.
Komitmen dukungan terhadap Infantino masih diberikan oleh dewan. Ini berarti, meskipun rencana gagal, posisinya tidak terancam. Namun, kepercayaan publik terhadap transparansi FIFA kembali dipertanyakan. Kasus ini menjadi momentum bagi setiap negara anggota, termasuk Indonesia, untuk lebih aktif terlibat dalam penentuan kebijakan FIFA.
Ke depan, FIFA akan melakukan review internal dan melaporkan hasilnya ke dewan. Meski begitu, godaan untuk menjadikan Piala Dunia sebagai mesin uang akan selalu ada. Indonesia perlu bersuara tegas dalam setiap forum FIFA untuk memastikan sepak bola tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya investor.