Presiden Federasi Otomotif Internasional (FIA), Mohammed Ben Sulayem, memberikan lampu hijau terkait keberlangsungan seri penutup Formula 1 (F1) musim ini di Qatar dan Abu Dhabi. Di tengah kekhawatiran geopolitik yang menyelimuti kawasan Teluk akibat konflik di wilayah tersebut, FIA menegaskan bahwa persiapan balapan di Sirkuit Lusail pada 29 November dan Sirkuit Yas Marina pada 6 Desember tetap berjalan sesuai rencana.
Pernyataan ini disampaikan Ben Sulayem menyusul peresmian Pusat Operasi Jarak Jauh FIA di Biggin Hill, Inggris. Meskipun situasi regional kerap memicu spekulasi mengenai keamanan ajang olahraga internasional, pimpinan tertinggi FIA tersebut menyatakan keyakinannya bahwa F1 memiliki protokol keamanan yang memadai untuk melanjutkan agenda musim ini tanpa hambatan berarti.
Keyakinan FIA berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami ajang reli bergengsi, Dakar Rally, yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada Januari mendatang. Ben Sulayem mengakui adanya ketidakpastian tinggi terkait reli tersebut. Eskalasi serangan dari kelompok Houthi yang menyasar infrastruktur energi dan wilayah Saudi menjadi faktor utama yang membuat nasib Dakar Rally kini berada di persimpangan jalan.
Situasi ini bukanlah hal baru bagi penyelenggara olahraga di Timur Tengah. Sebelumnya, Kejuaraan Reli Dunia (WRC) yang sedianya berakhir di Arab Saudi pada November ini terpaksa dibatalkan. Bahkan, penyelenggara reli lokal di Jeddah telah meminta agar agenda kejuaraan reli Timur Tengah dibatalkan guna menghindari risiko yang tidak diinginkan bagi para kru dan pembalap.
Ketegangan di kawasan Teluk memang memaksa berbagai federasi olahraga internasional untuk mengevaluasi ulang kalender mereka. Beberapa ajang lain seperti golf, tenis, dan balap sepeda di wilayah tersebut dilaporkan telah mengalami penundaan atau pembatalan total. Hal ini menciptakan preseden sulit bagi penyelenggara untuk menyeimbangkan komitmen bisnis dengan aspek keselamatan.
Bagi penggemar olahraga di Indonesia, situasi ini menjadi pengingat penting akan kompleksitas penyelenggaraan ajang olahraga berskala global di wilayah yang secara politik tidak stabil. Indonesia, yang kini semakin aktif menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional seperti MotoGP di Mandalika, tentu memiliki standar mitigasi risiko yang berbeda. Stabilitas keamanan nasional menjadi aset krusial yang membuat Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi olahraga dunia.
Keberlanjutan F1 di Timur Tengah menjadi tolok ukur bagi banyak pihak dalam melihat bagaimana organisasi olahraga internasional mengelola risiko. FIA secara tegas menyatakan bahwa keselamatan staf, pembalap, dan ofisial adalah prioritas mutlak. Ben Sulayem menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah memaksakan diri untuk berada di lokasi yang dinilai berisiko tinggi.
Langkah cadangan pun telah disiapkan. Untuk F1, Sirkuit Imola di Italia telah disebut-sebut sebagai opsi darurat jika seri di Timur Tengah terpaksa dibatalkan. Sementara itu, untuk Dakar Rally, isu pemindahan lokasi ke Maroko mulai berhembus kencang di kalangan media internasional, meskipun penyelenggara, Amaury Sport Organisation, belum memberikan konfirmasi resmi.
Ben Sulayem menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih berkomitmen untuk tetap berada di Arab Saudi untuk Dakar Rally. Namun, ia tidak bisa memberikan jaminan mutlak. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa dalam dunia olahraga profesional, rencana matang sekalipun harus selalu memiliki skenario mitigasi yang adaptif terhadap perubahan dinamika politik global.
Dalam jangka panjang, tren ini mungkin akan memicu perdebatan mengenai kriteria pemilihan lokasi ajang olahraga internasional. Aspek keamanan kini menjadi variabel yang sama bobotnya dengan fasilitas infrastruktur dan dukungan finansial. Bagi Indonesia, ini merupakan peluang untuk memperkuat posisi sebagai destinasi alternatif yang aman, stabil, dan memiliki daya tarik wisata olahraga yang berkelanjutan.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa FIA akan terus memantau situasi secara harian. Tidak ada ruang untuk asumsi dalam hal keselamatan jiwa. Keputusan yang diambil oleh Ben Sulayem mencerminkan dilema antara menjaga integritas kalender balap dan tanggung jawab kemanusiaan, sebuah tantangan yang akan terus membayangi penyelenggaraan ajang olahraga di kawasan konflik.