Penggeledahan berlangsung di dua lokasi berbeda. Pada Rabu (5/8), aparat mendatangi kediaman Hong Myung Bo di Cheonan. Sehari kemudian, Kamis (6/8), giliran kantor Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) di Cheonan dan Football Hall Jongno Gu yang menjadi sasaran. Football Hall sempat digunakan sebagai markas KFA sebelum pindah ke Cheonan.
Laporan Chosun menyebut ini kali pertama polisi menginvestigasi KFA terkait pemilihan pelatih. Penyidik ingin menelusuri bagaimana Hong, yang juga eks bintang timnas Korea Selatan, ditetapkan sebagai kandidat pada 2024 serta apa yang terjadi dalam keputusan final seleksi. Juru taktik 57 tahun itu resmi menukangi Son Heung-min dan kawan-kawan pada 7 Juli 2024.
Penunjukan Hong memang menuai kontroversi sejak awal. Sebagian pengamat dan suporter meragukan kapasitasnya, sekaligus mempertanyakan transparansi KFA. Kekhawatiran itu berbuah nyata ketika Korea Selatan tampil buruk di Piala Dunia 2026.
Korea memulai turnamen dengan kemenangan atas Republik Ceko. Namun dua laga berikutnya berakhir kekalahan. Meksiko dan Afrika Selatan berturut-turut mempermalukan Taeguk Warriors. Konsekuensinya, Korea hanya mampu finis ketiga di Grup A dan tersingkir lantaran kalah dalam persaingan peringkat ketiga terbaik.
Kegagalan itu memicu tekanan politik. Pekan lalu, Hong dan mantan Ketua KFA Chung Mong Gyu dicecar anggota parlemen dalam sidang. Keduanya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Maaf tersebut ternyata tidak menghentikan proses hukum.
Penggeledahan ini menjadi babak baru yang memperdalam krisis KFA. Bagi publik Korea, persoalannya bukan hanya hasil buruk di lapangan. Ada tuntutan akuntabilitas terhadap para pengambil keputusan yang memilih pelatih tanpa kajian matang.
Situasi ini bisa menjadi cermin bagi Indonesia. Saat timnas gagal, publik memang kerap menyalahkan pelatih dan PSSI. Namun proses hukum sampai menggerebek kantor federasi masih jarang terjadi di sini. Padahal transparansi seleksi pelatih sama pentingnya dengan kualitas pelatih itu sendiri.
Jika Indonesia ingin belajar, salah satu kuncinya adalah membuka proses rekrutmen pelatih secara jelas. Kapan pun federasi memilih juru taktik, perlu ada kriteria yang terukur dan melibatkan pihak independen. Dengan begitu, keputusan bisa dipertanggungjawabkan saat hasilnya mengecewakan.
Laporan Chosun menegaskan, "Polisi menginvestigasi proses penunjukan mantan pelatih tim nasional Korea Selatan, Hong Myung Bo dan menargetkan operasi di KFA." Penyidik juga disebut tengah memeriksa dokumen terkait seleksi pelatih serta kemungkinan keterangan pejabat federasi.
Belum diketahui apakah penggeledahan ini akan menyeret pihak lain. Namun yang jelas, reputasi KFA sebagai salah satu federasi paling disegani di Asia kini dipertanyakan. Di sisi lain, kasus ini menjadi preseden bahwa masalah teknis di lapangan bisa berdampak panjang ke ranah hukum dan tata kelola.
Ke depan, KFA diprediksi mereformasi prosedur pemilihan pelatih. Jika tidak, kepercayaan publik dan sponsor akan semakin sulit dipulihkan. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa bersihnya tata kelola federasi bukan sekadar wacana, melainkan syarat utama agar sepak bola bisa berprestasi tanpa dihantui polemik.