Krisis kepemimpinan di FIFA memasuki fase baru setelah Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) secara terbuka menuntut Gianni Infantino mengundurkan diri. Keputusan itu diumumkan Lise Klaveness, ketua NFF yang juga sarjana hukum, pada Jumat lalu usai rencana kontroversial Infantino untuk menjual komersialisasi Piala Dunia ke investor swasta gagal dilaksanakan. Norwegia dengan demikian melangkah lebih jauh dibanding Inggris, Wales, Kroasia, dan Albania yang hanya menarik dukungan tanpa menuntut mundurnya presiden FIFA berusia 56 tahun tersebut.
"Dia tidak memiliki kepercayaan kelembagaan yang diperlukan untuk memimpin FIFA dengan stabil di era ini," tegas Klaveness dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa kerja sama sepak bola internasional berada dalam krisis mendalam dan langkah paling rasional saat ini adalah meminta Infantino mundur. NFF tidak akan meminta pertemuan darurat dewan UEFA, melainkan akan menyampaikan tuntutan tersebut langsung dalam dialog dengan FIFA.
Latar belakang protes Norwegia bukan hanya soal proposal Fifa Forward Enterprise (FFE) yang dibatalkan. Selama empat tahun kepemimpinan Klaveness, NFF sudah mengajukan serangkaian kekhawatiran: mulai dari proses penunjukan tuan rumah turnamen, pemberian Piala Perdamaian FIFA pertama kali kepada Donald Trump pada Desember lalu, hingga pencabutan sanksi bagi pemain asal AS Folarin Balogun usai panggilan telepon dari Trump saat Piala Dunia berlangsung. Semua itu menurut Klaveness menunjukkan pola tata kelola yang tidak transparan dan rentan intervensi politik.
Di sisi lain, peta dukungan justru pecah belah di benua Amerika. Federasi Sepak Bola Meksiko (FMF) memutuskan keluar dari barisan CONCACAF — induk sepak bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia — dengan menerbitkan pernyataan dukungan penuh kepada Infantino. "FMF mendukung kepemimpinan presiden Infantino dalam terus mempromosikan pengembangan sepak bola melalui penguatan kelembagaan," tulis federasi tuan rumah Piala Dunia 2026 itu. Sikap ini mengejutkan mengingat CONCACAF sendiri baru saja menuntut "penilaian menyeluruh" atas kepemimpinan Infantino, meski tidak sampai menyatakan kehilangan kepercayaan seperti UEFA.
Argentina, finalis Piala Dunia 2026, ikut memperkuat blok pendukung. Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) memuji Infantino atas pengakuan dan permintaan maaf atas "kesalahan" yang dilakukan. Menurut AFA, satu dekade kepemimpinan Infantino berfokus pada pengembangan sepak bola global dan model tata kelola yang jelas, stabil, serta transparan. Dukungan ini sejalan dengan posisi CONMEBOL yang menolak upaya pemecatan Infantino tanpa pemungutan suara melibatkan seluruh 211 anggota FIFA, meski badan induk Amerika Selatan itu mengakui kekhawatiran atas tindakan unilateral berulang dari pihak presiden FIFA.
Blok Afrika melalui CAF telah sejak lama menyatakan dukungan bulat bagi Infantino. Berlawanan arah, UEFA di bawah Aleksander Ceferin menilai proposal FFE sebagai "kesepakatan gelap, tertutup, dan memalukan". Badan induk Eropa menyatakan telah kehilangan kepercayaan dan menegaskan syarat mereka untuk kembali mendukung Infantino belum terpenuhi — termasuk jaminan bahwa upaya merusak integritas permainan tidak akan terulang. Ancaman boikot Piala Dunia oleh tim-tim Eropa tetap menggelegar.
Kebocoran internal menunjukkan bahwa sebelum Infantino menarik proposal FFE, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sudah berdiri bersebelahan dengan UEFA dan CONCACAF dalam menentang rencana itu. Namun setelah pembatalan, AFC belum mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai posisi mereka soal kepercayaan terhadap presiden FIFA. Diamnya Asia menciptakan zona abu-abu yang memengaruhi perhitungan politik di kongres FIFA mendatang.
Bagi sepak bola Indonesia, krisis ini bukan sekadar drama kantor pusat di Zurich. Sebagai anggota AFC, PSSI terpengaruh secara tidak langsung oleh posisi confederasi yang belum jelas. Lebih jauh, ketidakstabilan tata kelola FIFA berdampak pada alokasi dana FIFA Forward yang menjadi sumber pendanaan vital untuk pengembangan sepak bola grassroots, infrastruktur, dan kompetisi nasional di Indonesia. Jika boikot Eropa terealisasi, nilai komersial Piala Dunia 2026 — yang akan menjadi panggung debut format 48 tim — bisa anjlok, menarik implikasi bagi sponsor dan broadcaster lokal.
Klaveness menekankan bahwa langkah Norwegia bukan aksi solo. "Kita akan melihat negara mana yang ikut bergabung, jika itu menjadi strategi dewan UEFA," ujarnya. Retorika ini mengisyaratkan koordinasi di tingkat Eropa yang bisa memaksa kongres FIFA luar biasa. Namun mekanisme pemecatan presiden FIFA memerlukan suara dua pertiga dari 211 anggota — ambang tinggi yang sulit dicapai tanpa dukungan Afrika, Asia, dan Amerika yang saat ini terpecah.
Analis tata kelola olahraga menilai krisis ini mencerminkan ketegangan fundamental antara model komersialisasi agresif yang didorong Infantino dan nilai tradisional sepak bola yang dijaga UEFA. Proposal FFE yang melibatkan investor swasta — diduga berasal dari Arab Saudi dan konsorsium AS — dianggap melanggar prinsip neutralitas dan keberlanjutan turnamen. Kegagalan proposal itu justru memperparah kredibilitas Infantino karena terkesan mencoba melewati prosedur demokratis FIFA.
Masa depan Infantino kini bergantung pada kemampuannya merebut kembali kepercayaan UEFA tanpa mengorbankan dukungan blok selatan. Kongres FIFA biasa pada Mei 2025 di Paraguay akan menjadi ujian nyata. Jika Infantino bertahan, ia harus menunjukkan reformasi tata kelola yang konkret — bukan hanya permintaan maaf. Bagi Indonesia, momentum ini seharusnya dimanfaatkan PSSI untuk mendorong transparansi dalam distribusi dana FIFA Forward dan memastikan suara Asia tidak hanya mengikuti arus politik blok tertentu, tapi berlandaskan kepentingan pengembangan sepak bola jangka panjang di wilayah ini.