Gianni Infantino telah memegang kendali sebagai Presiden FIFA selama satu dekade penuh. Kini, di tengah persiapan pemilihan ulang tahun depan, posisinya kembali menjadi sorotan tajam setelah serangkaian kontroversi yang mengiringi masa jabatannya, mulai dari harga tiket Piala Dunia yang melambung tinggi hingga polemik penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub.
Namun, perhatian dunia kini tertuju pada keputusan kontroversial FIFA yang membatalkan sanksi kartu merah Folarin Balogun. Keputusan ini memungkinkan bintang Amerika Serikat tersebut tampil dalam laga krusial babak 16 besar melawan Belgia. Padahal, regulasi Piala Dunia secara tegas melarang banding atas hukuman kartu merah. FIFA sendiri merilis pernyataan sepanjang 871 kata yang dianggap gagal memberikan penjelasan logis mengenai dasar hukum perubahan keputusan tersebut.
Tabir misteri di balik keputusan tersebut tersingkap ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi keterlibatannya. Trump mengakui sempat berkomunikasi dengan Infantino untuk meminta peninjauan ulang atas sanksi tersebut. Meski Trump berdalih tidak secara eksplisit memerintahkan pembatalan hukuman, fakta bahwa intervensi tingkat tinggi ini terjadi telah memicu gelombang kekhawatiran besar dalam ekosistem sepak bola global.
Narasi ketidakadilan pun mencuat, terutama karena keputusan ini menguntungkan tim tuan rumah yang memiliki kedekatan politik dengan Infantino. Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, secara terbuka mengkritik keras insiden ini. Menurutnya, jika seorang presiden negara dan presiden FIFA dapat mengatur regulasi secara personal, maka integritas dan kredibilitas seluruh kompetisi sepak bola dunia berada dalam ancaman serius.
Statuta FIFA sebenarnya sangat ketat mengenai larangan intervensi politik. Banyak negara lain, seperti Pakistan, pernah merasakan sanksi berat berupa skorsing internasional hanya karena adanya campur tangan pemerintah dalam urusan asosiasi sepak bola nasional mereka. Namun, hubungan erat antara Infantino dan Trump, yang bahkan sempat melibatkan pemberian 'Fifa Peace Prize' kepada Trump, menimbulkan kesan adanya standar ganda yang diterapkan oleh badan sepak bola tertinggi tersebut.
Meskipun tekanan dari Eropa semakin kencang, posisi Infantino diprediksi tidak akan tergoyahkan dalam waktu dekat. Kedekatannya dengan kekuatan politik di Amerika Serikat dan strategi politik internalnya membuat sang presiden FIFA tetap memegang kendali penuh. Bagi para pegiat hak asasi manusia dan kritikus, kasus ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya menuntut netralitas politik dari organisasi yang kini terjebak dalam pusaran kepentingan kekuasaan global.