Ribuan warga Lisbon turun ke jalan di Lapangan Rossio pada Sabtu (31/10) untuk menyuarakan kemarahan terhadap kebijakan pemerintah Portugal terkait sektor perumahan. Massa menuntut pembatalan rancangan undang-undang yang menghapus batas atas harga sewa tempat tinggal di tengah lonjakan biaya hidup yang semakin mencekik ekonomi masyarakat.
Aksi yang dimotori oleh gerakan Casa para Viver ini menjadi puncak dari ketegangan yang berlangsung selama berminggu-minggu. Para pengunjuk rasa menilai pemerintah menutup telinga atas kesulitan rakyat yang terjebak dalam krisis hunian kronis. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Krisis perumahan di Portugal bukanlah fenomena baru, melainkan akumulasi dari kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada warga kelas menengah ke bawah. Sejak tahun 2017, harga rumah di negara tersebut tercatat melonjak lebih dari dua kali lipat, sementara biaya sewa hunian juga mengalami kenaikan hampir 100 persen. Kondisi ini membuat akses terhadap tempat tinggal menjadi kemewahan yang sulit dijangkau oleh kelompok muda.
Perdana Menteri Luis Montenegro bersikeras tidak akan membatalkan RUU tersebut secara total. Meskipun demikian, ia memberikan sinyal keterbukaan untuk melakukan negosiasi terkait pasal-pasal tertentu sebelum pemungutan suara final dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Ia mendesak partai-partai politik untuk menyelaraskan pandangan agar program pemerintah tetap berjalan.
Respon pemerintah ini memicu kritik keras dari pihak oposisi. Pemimpin Partai Sosialis, Jose Luis Carneiro, menuding pemerintah bersikap arogan dan cenderung otoriter karena memaksakan kebijakan tanpa melibatkan dialog yang inklusif dengan masyarakat sipil maupun pihak oposisi.
Situasi ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Tren kenaikan harga properti di Indonesia yang sering kali tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat menciptakan risiko ketimpangan hunian serupa. Di Indonesia, tantangan serupa dihadapi kaum milenial dan Gen Z dalam memiliki hunian pertama di tengah tingginya harga lahan.
Secara ekonomi, krisis hunian di Portugal juga bisa menjadi cerminan bagi pengelola kota di Indonesia. Kebijakan yang terlalu liberal dalam sektor properti tanpa proteksi bagi penyewa dapat memicu gentrifikasi yang menggusur penduduk asli dari pusat kota. Pengalaman Portugal menunjukkan bahwa stabilitas sosial sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan hunian yang manusiawi.
Ketegangan antara pemerintah dan warga ini semakin runyam dengan adanya laporan mengenai tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian. Penggunaan pentungan terhadap demonstran yang menuntut hak dasar hunian menjadi sorotan internasional dan mencoreng citra demokrasi Portugal di mata dunia.
Rita Silva, juru bicara Casa para Viver, menekankan bahwa kekuatan dan tekad warga untuk terus turun ke jalan tidak akan padam oleh intimidasi. Menurutnya, kegigihan ini adalah cerminan dari keputusasaan masyarakat yang merasa hak-hak dasarnya dirampas oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Luis Neves mencoba meredam suasana dengan menyatakan bahwa pemerintah tetap menghormati hak warga untuk berunjuk rasa. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban agar aksi tetap berlangsung sesuai koridor hukum yang berlaku, meski harapan tersebut tampak kontras dengan realita di lapangan.
Ke depan, dinamika politik di Portugal akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mengakomodasi tuntutan massa dalam revisi RUU tersebut. Jika pemerintah tetap memaksakan kehendak tanpa konsesi yang berarti, potensi demonstrasi yang lebih besar dan meluas ke kota-kota lain di Portugal sangat mungkin terjadi.
Bagi masyarakat global, kasus Portugal ini menjadi pengingat bahwa perumahan bukan sekadar komoditas investasi, melainkan hak asasi mendasar. Kegagalan pemerintah dalam mengelola sektor ini sering kali menjadi pemicu utama gejolak sosial yang bisa mengguncang stabilitas politik sebuah negara dalam jangka panjang.