Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), Debbie Hewitt, secara resmi menuntut Presiden FIFA Gianni Infantino untuk segera membuka seluruh dokumen terkait rencana kontroversial penjualan saham hak komersial Piala Dunia. Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Infantino dan Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafstrom, Hewitt menekankan perlunya transparansi penuh sebelum pertemuan Dewan FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober mendatang.
Ketegangan memuncak dipicu oleh proposal Fifa Forward Enterprise (FFE), sebuah rencana untuk membentuk entitas bisnis baru yang akan mengelola hak komersial serta tiket seluruh kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia. Proposal tersebut mencakup rencana penjualan 21 persen saham kepada pihak investor swasta, sebuah langkah yang memicu gelombang penolakan keras dari berbagai asosiasi sepak bola nasional karena dianggap mencederai tata kelola organisasi.
Isu ini semakin diperparah dengan dugaan kegagalan tata kelola (governance) dan keruntuhan budaya integritas di dalam tubuh federasi sepak bola dunia tersebut. Hewitt, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden FIFA, menuntut adanya audit independen untuk menelusuri bagaimana ide FFE dicetuskan, siapa saja pihak yang terlibat, serta mekanisme tender investasi swasta yang dianggap tidak transparan.
Selain polemik komersialisasi, Hewitt menyoroti kasus pembatalan sanksi bagi pemain timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, selama perhelatan Piala Dunia. Balogun seharusnya menjalani larangan bertanding satu laga setelah menerima kartu merah, namun FIFA secara sepihak menangguhkan sanksi tersebut tanpa memberikan penjelasan logis selain merujuk pada aturan teknis yang samar.
Kasus Balogun menjadi indikasi kuat adanya intervensi politik dalam keputusan teknis sepak bola. Bahkan, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, dilaporkan secara langsung menghubungi Infantino untuk meminta peninjauan kembali atas sanksi Balogun, sebuah tindakan yang mencederai independensi otoritas sepak bola dunia.
Bagi industri sepak bola Indonesia, konflik internal di FIFA ini menjadi pengingat penting mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan hak siar dan komersial yang melibatkan aset negara. Di Indonesia, di mana hak siar dan komersialisasi kompetisi sering kali melibatkan keterikatan dengan pihak ketiga, kasus ini menegaskan bahwa tata kelola yang buruk dapat memicu krisis kepercayaan publik secara masif.
Publik Indonesia, yang sangat antusias terhadap perkembangan sepak bola global, perlu mencermati bagaimana federasi internasional mengelola aset yang sejatinya milik publik. Ketika sebuah organisasi sebesar FIFA dituduh melakukan penipuan melalui kebijakan yang tidak transparan, stabilitas ekosistem sepak bola global secara otomatis terancam.
UEFA saat ini telah memulai langkah hukum pidana terhadap Infantino di tiga pengadilan Amerika Serikat terkait rencana FFE. FIFA merespons dengan menyebut langkah tersebut sebagai kampanye hitam, namun langkah hukum ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap gaya kepemimpinan Infantino kini telah melampaui sekadar retorika di ruang rapat.
Infantino, yang akan mencalonkan diri untuk periode keempat pada Maret mendatang, kini menghadapi tantangan besar. Banyak asosiasi nasional, termasuk dari Inggris, Wales, dan Skotlandia, telah menarik surat dukungan mereka, meskipun ia masih mempertahankan pengaruh kuat di konfederasi Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania.
Menjelang pertemuan 15 Oktober, posisi Infantino berada di titik nadir. Ia tidak hanya harus menjawab tuntutan dokumen dari Hewitt, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi atas keputusan-keputusan yang dianggap merusak kepercayaan publik. Jika dokumen tersebut tidak dibuka, desakan untuk mencari kandidat alternatif sebelum tenggat 18 November dipastikan akan semakin menguat.
Langkah selanjutnya bagi FIFA akan sangat menentukan masa depan kepemimpinan Infantino. Kebutuhan akan audit independen dan penjelasan mengenai intervensi politik dalam kasus Balogun bukan hanya tuntutan administratif, melainkan prasyarat untuk menyelamatkan reputasi FIFA dari kehancuran total akibat praktik korporasi yang tertutup.
Pada akhirnya, sepak bola adalah olahraga yang berakar pada keterlibatan komunitas global. Ketika FIFA mencoba mengubah struktur kepemilikan hak komersial menjadi bisnis privat tanpa keterlibatan federasi anggota, hal itu tidak hanya melanggar etika organisasi, tetapi juga mengkhianati semangat sportivitas yang seharusnya menjadi fondasi utama sepak bola.