Komite Olimpiade Internasional (IOC) secara resmi memproses gugatan yang diajukan oleh lembaga advokasi independen FairSquare terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino. Gugatan tersebut menuntut pertanggungjawaban Infantino atas pelanggaran netralitas politik yang diamanatkan dalam kode etik IOC.
Infantino, yang merangkap sebagai anggota IOC sejak tahun 2020, kini terancam sanksi organisasi tertinggi olahraga dunia itu. Tuduhan utama bermula dari keputusan FIFA yang secara mendadak menangguhkan hukuman kartu merah otomatis bagi penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, jelang babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Kasus ini bermula ketika Balogun menerima kartu merah langsung pada menit ke-64 saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia-Herzegovina di fase 32 besar. Pelanggaran keras yang dilakukan terhadap Tarik Muharemovic sejatinya memicu regulasi ketat FIFA, di mana hukuman larangan bertanding bersifat otomatis dan mustahil digugat melalui jalur banding reguler.
Namun, kejutan terjadi pada 5 Juli. FIFA merilis pernyataan resmi yang menyebutkan pelaksanaan skorsing pertandingan otomatis untuk Balogun ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun berdasarkan Pasal 27 FDC. FIFA tidak memberikan penjelasan logis apa pun di balik keputusan janggal tersebut.
Fakta baru terungkap ketika Infantino tak menyangkal pernah menerima panggilan telepon langsung dari Presiden AS, Donald Trump. Trump meminta FIFA meninjau ulang insiden tersebut. Sang presiden FIFA membantah melakukan intervensi pada badan peradilan independen, namun pengakuan telepon itu memicu kecurigaan luas terkait integritas turnamen.
Bagi pecinta sepak bola di Indonesia, skandal ini menjadi cermin mencolok terhadap urgensi kemandirian badan peradilan olahraga. Di Tanah Air, keputusan wasit dan komite disiplin kerap menjadi polemik yang dipengaruhi tekanan eksternal atau kepentingan politik tertentu. Intervensi seorang kepala negara untuk membatalkan sanksi pemain tampak mustahil di Liga 1, namun secara struktural, ketergantungan federasi pada kekuasaan politik selalu mengancam fair play.
Industri sepak bola Indonesia sedang bertransformasi dengan implementasi Video Assistant Referee (VAR) dan reformasi PSSI pasca-era kepengurusan lama. Namun, kasus Infantino membuktikan bahwa tanpa perlindungan hukum dan pemisahan kekuasaan yang tegas, teknologi dan regulasi secanggih apa pun bisa dibatalkan oleh satu kali panggilan telepon berpengaruh.
Penggemar lokal yang selama ini kritis terhadap transparansi PSSI kini memiliki preseden global untuk menuntut akuntabilitas lebih. Jika FIFA saja bisa goyah oleh intervensi politik level kepala negara, federasi di negara berkembang seperti Indonesia wajib memperkuat sistem proteksi terhadap independensi wasit dan komite etik.
Trump secara terbuka membela aksi intervensinya tersebut. "Yang saya lakukan hanyalah meminta peninjauan ulang karena menurut saya itu bukan sebuah pelanggaran. Saya rasa itu bukan pelanggaran. Itu hanya dua atlet hebat yang saling bertabrakan dan kaki mereka saling tersangkut," ujar Trump melalui kutipan Reuters.
FairSquare menegaskan bahwa bukti pelanggaran Infantino tidak hanya terbatas pada kasus Balogun. Lembaga tersebut merilis dokumen yang menyebutkan ada lima pelanggaran netralitas politik, termasuk dukungan Infantino kepada Trump untuk nominasi Nobel Perdamaian, kehadiran di pelantikan presiden AS, hingga penyerahan FIFA Peace Prize perdana kepada Trump.
Gelombang protes terhadap Infantino sebenarnya sudah memuncak sejak FairSquare melaporkan kasus ini ke Komite Etik FIFA pada Desember tahun lalu. Dukungan resmi dari Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) serta 50 anggota Parlemen Eropa pada Juni lalu memperkuat posisi gugatan tersebut di mata IOC.
Proses penyelidikan IOC ke depannya berpotensi memberikan sanksi berat, termasuk pemecatan status keanggotaan Infantino di IOC. Meski jabatannya di FIFA mungkin tidak langsung tergoyahkan, legitimasi kepemimpinannya di pentas sepak bola global telah ternoda. Penyelidikan ini akan menjadi preseden hukum baru terkait batas netralitas politik bagi petinggi federasi olahraga internasional.