Presiden FIFA Gianni Infantino kembali bersuara soal keputusan kontroversial Komite Disiplin yang membatalkan sanksi kartu merah terhadap Folarin Balogun. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin (27/7), Infantino menegaskan praktik pembatalan kartu merah yang 'dapat diperdebatkan' justru sudah menjadi hal rutin di sejumlah liga besar dunia.
Kasus ini bermula saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Pada menit ke-64, Balogun terlibat keributan dengan bek Bosnia Tarek Muharemovic dan langsung mendapat kartu merah dari wasit. Secara otomatis, penyerang AS Monaco seharusnya menjalani hukuman larangan bermain dan absen menghadapi Belgia di babak 16 besar.
Namun, Komite Disiplin FIFA mengambil keputusan mengejutkan dengan menangguhkan sanksi tersebut. Balogun pun tetap diperbolehkan tampil di laga knockout berikutnya. Keputusan ini memicu gelombang protes karena pada prinsipnya Piala Dunia tidak memiliki mekanisme banding resmi terhadap kartu merah langsung yang sudah dikeluarkan wasit di lapangan.
Infantino justru menuduh standar ganda dari negara-negara yang mengkritik keputusan ini. "Anehnya, negara-negara yang menerapkan praktik-praktik ini justru yang mengkritiknya," tulisnya. Ia mengaku sudah melihat komentar publik soal putusan independen Komite Disiplin, namun menegaskan prinsip dasar bahwa badan yudisial FIFA bersifat independen dan tidak boleh dicampuri.
Kontroversi ini semakin memanas setelah Infantino mengakui sempat menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat polemik berlangsung di tengah turnamen. Meski demikian, Infantino menegaskan tegas bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan Komite Disiplin yang bekerja tunggal dan mengaplikasikan Kode Disiplin FIFA berdasarkan peraturan serta fakta spesifik.
Praktik pembatalan kartu merah pasca-pertandingan memang sudah lama diterapkan di liga-liga Eropa seperti Premier League, La Liga, dan Bundesliga. Di sana, klub bisa mengajukan banding (appeal) terhadap keputusan wasit jika merasa ada kesalahan jelas (clear and obvious error). Namun, konteks Piala Dunia berbeda karena jadwal rapat dan tidak ada waktu untuk proses banding standar.
Bagi sepak bola Indonesia, kasus ini jadi pelajaran penting soal tata kelola disiplin. PSSI dan LIB baru-baru ini juga mulai menerapkan sistem Video Assistant Referee (VAR) dan mekanisme banding kartu merah di Liga 1, meski masih sering jadi perdebatan. Keputusan FIFA soal Balogun menunjukkan fleksibilitas regulasi demi keadilan substansial, tapi juga membuka celah pertanyaan soal konsistensi dan tekanan politik.
Beberapa pakar hukum sepak bola menilai keputusan ini menciptakan preseden berbahaya. Jika Komite Disiplin bisa mengubah keputusan wasit tanpa proses banding formal yang transparan, kredibilitas otoritas wasit di lapangan bisa tergerus. Di sisi lain, pendukung keputusan ini berargumen bahwa tujuan akhir hukum disiplin adalah keadilan, bukan formalitas prosedural yang kaku.
Balogun sendiri akhirnya tampil 90 menit penuh saat Amerika Serikat dikalahkan Belgia 1-2 di babak 16 besar. Kehadirannya tak mampu menyelamatkan Timnas AS dari eliminasi. Namun, fakta ia bisa bermain setelah mendapat kartu merah langsung akan terus jadi catatan hitam dalam sejarah administrasi Piala Dunia 2026.
Ke depan, FIFA diharapkan mengklarifikasi aturan soal batas wewenang Komite Disiplin mengintervensi keputusan wasit saat turnamen berlangsung. Tanpa kerangka yang jelas, kasus serupa berpotensi terulang dan memicu kontroversi baru. Transparansi proses pengambilan keputusan — termasuk apakah ada komunikasi eksternal — harus jadi prioritas agar integritas kompetisi terjaga.
Bagi penggemar sepak bola Indonesia, episode ini mengingatkan bahwa teknologi dan regulasi modern tak selalu menjawab semua persoalan keadilan. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara otoritas wasit, supremasi hukum, dan keberanian untuk mengakui kesalahan — tanpa tekanan dari siapa pun, termasuk pemimpin negara.