Komite penyelenggara Piala Presiden 2026 kembali menggelegar dunia sepak bola Indonesia dengan kebijakan hadiah yang tak terduga. Hanya tiga hari setelah menaikkan hadiah juara dari Rp 6 miliar menjadi Rp 8 miliar, Maruarar Sirait mengumumkan tambahan insentif bagi tiga tim lain yang lolos ke empat besar. Keputusan itu diumumkan di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (5/8), tepat sehari sebelum laga perebutan peringkat tiga dan final digelar di Bali.
Kebijakan terbaru ini menetapkan hadiah juara sebesar Rp 8,5 miliar, runner-up Rp 4 miliar, peringkat tiga Rp 3 miliar, dan peringkat empat Rp 2 miliar. Total alokasi hadiah untuk keempat tim besar kini menyentuh Rp 17,5 miliar — angka yang jauh melampaui edisi sebelumnya dan menempatkan Piala Presiden sebagai turnamen pra-musim dengan insentif finansial terbesar di sejarah sepak bola klub Indonesia.
Latar belakang kenaikan beruntun ini tidak terlepas dari antusiasme sponsor dan penayang televisi yang melampaui proyeksi awal. SCTV sebagai penayang resmi dan sejumlah sponsor utama merasa mendapat return on investment yang signifikan dari rating tayangan laga-laga semifinal yang menarik puluhan juta penonton. Maruarar mengakui keuntungan komersial itu dialokasikan kembali ke klub sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka membangun narasi turnamen.
"Jadi tidak boleh ada angka turun ya, kebaikan itu harus makin tinggi supaya pemain dan klub makin semangat dan bersaing sehat," ujar Maruarar dengan nada tegas. Pernyataan itu mengisyaratkan filosofi pengelolaan turnamen yang mengutamakan siklus positif: hadiah besar memicu kompetisi ketat, kompetisi ketat menarik penonton, penonton banyak memuaskan sponsor, dan sponsor puas membuka kran dana untuk edisi berikutnya.
Bagi klub-klub Liga 1, injeksi dana ini datang dalam momentum krusial. Persib, Persebaya, Persija, dan Arema semuanya tengah menyelesaikan rekrutmen pemain untuk musim 2025/2026. Hadiah Piala Presiden kini setara dengan 30 hingga 40 persen budget operasional tahunan klub menengah, atau cukup menutup gaji beberapa pemain marquee selama setengah musim. Ini mengubah orientasi klub: Piala Presiden bukan lagi turnamen persiapan semata, tapi sumber pendapatan strategis yang wajib direbut.
Dampak psikologis bagi pemain pun tak bisa diremehkan. Pemain lokal yang selama ini sering jadi "pelengkap" di klub besar kini memiliki motivasi finansial konkret untuk bersaing di posisi utama. Bonus kemenangan final sebesar Rp 8,5 miliar jika dibagi rata ke 25 pemain berarti Rp 340 juta per orang — setara gaji bulanan beberapa pemain nasional. Ini menciptakan tekanan performa yang sehat di hari H.
Sisi lain, kenaikan hadiah ini memicu perdebatan di kalangan pengamat tata kelola sepak bola. Beberapa pihak menilai besaran hadiah pra-musim yang melampaui hadiah juara Liga 1 (Rp 5 miliar edisi lalu) menciptakan distorsi prioritas. Klub berpotensi memaksakan pemain andalan di Piala Presiden berisiko cedera panjang, justru mengganggu performa di liga reguler yang lebih panjang dan menentukan kelayakan AFC. Maruarar belum menanggapi isu ini secara langsung.
Dari perspektif Persebaya dan Persib yang akan berhadapan di final, hadiah Rp 4,5 miliar selisih antara juara dan runner-up menjadi carrot and stick yang sangat nyata. Kedua tim sama-sama memiliki squad kedalaman yang memungkinkan rotasi, tapi di final satu pertandingan, keputusan pelatih soal starting eleven akan sangat dipengaruhi kebutuhan untuk memenangkan hadiah maksimal. Sementara Persija dan Arema di laga perebutan peringkat tiga, selisih Rp 1 miliar antara posisi tiga dan empat cukup besar bagi klub dengan tekanan finansial berbeda.
Secara struktural, kebijakan hadiah yang naik tiga kali dalam seminggu menunjukkan fleksibilitas manajemen turnamen yang jarang terlihat di Indonesia. Biasanya, struktur hadiah dikunci jauh-jauh hari sebelum kick-off. Kali ini, Steering Committee menunjukkan responsivitas terhadap dinamika pasar dan tekanan publik. Jika pola ini berlanjut, edisi 2027 bisa jadi hadiahnya ditentukan melalui mekanisme revenue sharing real-time berbasis rating dan penjualan tiket, bukan angka tetap.
Langkah selanjutnya yang dinantikan adalah transparansi alokasi dana. Klub dan penggemar berhak tahu berapa persen hadiah yang berasal dari sponsor, hak siar, tiket, dan dana pemerintah. Maruarar sebelumnya menyebut "tidak ada dana negara" untuk Piala Presiden, tapi rinciannya belum dipublikasikan. Transparansi ini akan menentukan kepercayaan jangka panjang dan mencegah spekulasi soal sumber dana yang tidak jelas — isu yang pernah menghantui turnamen sepak bola Indonesia puluhan tahun.