Komite Olimpiade Internasional (IOC) secara resmi menerima gugatan yang dilayangkan oleh lembaga advokasi independen FairSquare terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino. Gugatan tersebut menuntut penyelidikan atas pelanggaran netralitas politik yang dilakukan pria asal Swiss itu, termasuk intervensi dalam penangguhan sanksi kartu merah striker timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada Piala Dunia 2026.
Kasus ini memuncak setelah FIFA mengambil keputusan kontroversial yang secara mendadak menangguhkan hukuman larangan bertanding otomatis bagi Balogun. Akibatnya, penyerang AS tersebut tetap bisa tampil membela negaranya di babak 16 besar menghadapi Belgia pada 6 Juli lalu, meski sebelumnya diganjar kartu merah langsung.
Insiden bermula ketika Balogun menerima kartu merah langsung pada menit ke-64 saat AS mengalahkan Bosnia-Herzegovina di fase 32 besar. Wasit menghukumnya akibat pelanggaran keras terhadap Tarik Muharemovic. Regulasi FIFA bersifat sangat ketat: hukuman kartu merah langsung otomatis berlaku tanpa ruang untuk banding.
Namun, kejutan terjadi pada 5 Juli. FIFA merilis pernyataan di laman resmi yang menyebutkan pelaksanaan skorsing pertandingan otomatis untuk Balogun ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun berdasarkan Pasal 27 FDC. Federasi sepak bola dunia itu tidak memberikan penjelasan logis apa pun di balik keputusan janggal tersebut.
Infantino tidak menampik bahwa dirinya menerima panggilan telepon langsung dari Presiden AS, Donald Trump, yang meminta FIFA meninjau ulang insiden tersebut. Sang presiden FIFA membantah telah mengintervensi keputusan badan peradilan independen. Di sisi lain, Trump secara terbuka membela aksi tersebut demi menyelamatkan penyerang andalan negaranya.
Sebagai portal berita teknologi yang memantau ekosistem digital, skandal ini menyoroti bahaya politisasi platform penggemar olahraga. FairSquare membeberkan bahwa Infantino mempromosikan platform penggemar Piala Dunia FIFA yang disalahgunakan untuk kampanye pengumpulan data pemilih Trump. Praktik penyalahgunaan data pengguna platform resmi olahraga untuk kepentingan politik elektoral merupakan ancaman serius terhadap privasi digital global.
Di Indonesia, isu independensi federasi olahraga juga kerap menjadi perbincangan hangat. Intervensi politik dalam keputusan teknis sering kali merusak ekosistem sepak bola domestik. Kasus Infantino ini menjadi cermin betapa pentingnya pemisahan antara kekuasaan politik dan tata kelola olahraga profesional agar teknologi serta data suporter tidak disalahgunakan.
Kegagalan Balogun menyelamatkan AS dari debakel Belgia dengan skor 4-1 menunjukkan bahwa intervensi politik tidak selalu berujung pada kemenangan di lapangan. Meski bebas tampil, performa timnas AS tetap hancur lebur. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa integritas pertandingan tidak bisa diukur dari satu atau dua keputusan administratif yang dipaksakan.
Trump mengklaim tindakannya murni permintaan peninjauan karena menilai insiden tersebut bukan pelanggaran. "Yang saya lakukan hanyalah meminta peninjauan ulang karena menurut saya itu bukan sebuah pelanggaran," ujar Trump. Ia menambahkan bahwa insiden itu hanyalah tabrakan dua atlet hebat dengan kaki yang saling tersangkut, serta memuji FIFA telah membuat keputusan brilian.
FairSquare menegaskan bahwa Infantino, yang menjabat anggota IOC sejak 2020, terikat Piagam Olimpiade dan Kode Etik IOC yang menuntut netralitas politik mutlak. Lembaga tersebut mencatat ada lima pelanggaran jelas, termasuk dukungan Infantino agar Trump masuk nominasi Nobel Perdamaian, kehadiran di pelantikan presiden AS, serta penyerahan FIFA Peace Prize perdana kepada Trump.
Gelombang protes terhadap Infantino sebenarnya sudah memuncak sejak lama. FairSquare melaporkan kasus ini ke Komite Etik FIFA pada Desember tahun lalu. Dukungan resmi kemudian datang dari Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) serta 50 anggota Parlemen Eropa pada Juni lalu, menunjukkan tekanan multilateral yang semakin kuat.
Langkah IOC menerima gugatan ini membuka babak baru dalam tata kelola sepak bola global. Jika penyelidikan menguat, Infantino berpotensi kehilangan jabatannya di IOC, yang akan mempermalukan FIFA di mata publik internasional. Tren audit transparansi terhadap pemimpin olahraga elite diprediksi akan meningkat, seiring meningkatnya kesadaran publik akan etika digital dan politik dalam turnamen besar.