Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan kekecewaan mendalam terhadap rencana FIFA menjual saham hak komersial Piala Dunia ke pihak swasta. Dalam surat yang dikutip Reuters, AFC menilai inisiatif ini muncul tanpa melalui proses konsultasi yang bermakna dengan konfederasi dan asosiasi anggota. Badan induk sepak bola Asia menuntut agar kebijakan yang mengubah lanskap keuangan sepak bola global didasarkan pada prinsip tata kelola baik, transparansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang menyeluruh.
Protes serupa justru datang lebih dulu dari UEFA. Badan pengurus sepak bola Eropa menyebut rencana Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai pelanggaran batas yang tidak seharusnya dilanggar oleh lembaga pengatur. "UEFA menanggapinya dengan sangat serius," tulis konfederasi itu dalam pernyataan terpisah. Sikap tegas kedua konfederasi terbesar ini menandakan pecahnya konsensus internal FIFA yang selama ini dijaga Infantino lewat pendekatan konsensual.
Latar belakang kontroversi ini bermula dari kebutuhan FIFA mengamankan pendanaan besar-besaran pasca siklus komersial 2023-2026. Menurut sumber internal, badan itu menghadapi tekanan untuk memperbesar kue keuangan guna membiayai perluasan format Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim, serta program pengembangan global. Infantino mengusulkan pelepasan saham minoritas pada entitas komersial baru yang akan mengelola hak siar, sponsor, dan lisensi turnamen senior FIFA.
Namun, mekanisme pengambilan keputusan justru memicu kecurigaan. FIFA menetapkan batas waktu 19 September 2026 bagi 211 asosiasi anggota untuk menyatakan dukungan. Surat Infantino menyebutkan bahwa "kesempatan pendanaan istimewa" sebesar US$40 juta per asosiasi — setara Rp723 miliar — hanya tersedia bagi yang menyetujui rencana tersebut. Dana dijadwalkan cair 1 Januari 2027. Kritik menilai ini sebagai taktik tekanan finansial yang memanfaatkan ketergantungan anggaran asosiasi kecil.
Bagi PSSI dan sepak bola Indonesia, angka US$40 juta bukanlah nominal kecil. Dana tersebut bisa menutupi defisit operasional liga domestik, membiayai program timnas muda, hingga revitalisasi stadion. Namun, menerima syarat FIFA berarti melegitimasi proses yang dinilai AFC dan UEFA tidak transparan. PSSI kini dihadapkan pada dilema pragmatis versus prinsip: mengambil dana untuk kelangsungan jangka pendek, atau ikut menolak demi tata kelola jangka panjang.
Di konteks Asia, AFC baru-baru ini menggelar kongres di Bangkok di mana isu tata kelola menjadi sorotan. Beberapa asosiasi anggota — termasuk Australia, Jepang, dan Korea Selatan — diketahui mendukung posisi keras AFC. Sementara negara-negara dengan anggaran sepak bola terbatas cenderung diam, takut kehilangan akses dana FIFA. Pecahnya solidaritas regional ini melemahkan posisi tawar AFC di meja hijau Zurich.
Analis keuangan olahraga menilai model penjualan saham ini mirip dengan strategi komersialisasi Formula 1 era Liberty Media. Perbedaan mendasarnya: F1 menjual saham ke investor publik melalui bursa dengan prospektus transparan, sedangkan FIFA menawarkan ke investor swasta tertutup tanpa kerangka regulasi jelas. Risiko konflik kepentingan, pengaruh politik negara, dan opasitas aliran dana menjadi ancaman nyata bagi integritas kompetisi.
Sejarah mencatat FIFA pernah gagal menjual paket hak komersial "Project Zurich" pada 2002 setelah sponsor utama ISL bangkrut dan skandal suap terungkap. Luka masa lalu itu justru menjadi landasan reformasi tata kelola era Sepp Blatter dan lanjutan Infantino. Kini, langkah yang dinilai mundur ke praktik non-transparan justru mengancam kredibilitas reformasi dua dekade terakhir.
Langkah selanjutnya akan diputuskan di Majlis FIFA yang dijadwalkan Oktober 2026. Jika Infantino memaksa voting tanpa konsensus, pecahnya aliansi UEFA-AFC bisa memicu krisis legitimasi serius. Beberapa ahli hukum olahraga bahkan memprediksi potensi gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) atas pelanggaran statuta FIFA pasal 13 tentang kewajiban transparansi.
Bagi penggemar sepak bola Indonesia, berita ini bukan soal angka dolar di spreadsheet Zurich. Ini soal apakah Piala Dunia masa depan tetap milik seluruh umat sepak bola, atau beralih jadi aset investor yang menentukan jadwal kick-off, lokasi turnamen, hingga aturan permainan demi rating TV. Tekanan dari tribun — baik fisik maupun digital — bisa jadi penyeimbang terakhir sebelum keputusan final jatuh.