Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui kekalahan politiknya pada hari Jumat lalu dengan mengumumkan pencabutan rencana investasi privat yang kontroversial untuk turnamen-turnamen flagship badan penguasa sepak bola dunia. Keputusan itu datang setelah tekanan beruntun dari konfederasi benua terbesar yang membuat posisinya tidak terpertahankan lagi.
Infantino menyatakan proposal tersebut telah menciptakan "perpecahan" yang tidak lagi selaras dengan tujuan aslinya. "Sebagai hasilnya, proposal ini tidak akan dilanjutkan," ucap pria berkebangsaan Swiss itu dalam pernyataan resmi yang diterbitkan FIFA. Mundurnya rencana ini menandakan pukulan besar bagi agenda komersial yang digulirkannya sejak awal kepemimpinan.
Latar belakang kontroversi bermula dari tawaran Infantino kepada 211 asosiasi anggota FIFA: masing-masing akan menerima 40 juta dolar AS (sekitar Rp 630 miliar) jika menyetujui penetapan investor swasta ke dalam aset paling berharga — Piala Dunia Putra dan Putri. Dana tersebut diklaim berasal dari pendapatan komersial jangka panjang, namun detail struktur deal tidak pernah dibuka transparan.
Oposisi pertama kali pecah secara terbuka ketika UEFA yang mewakili 55 asosiasi Eropa menggelar rapat darurat di Zurich pada hari Kamis. Hasilnya,UEFA mengeluarkan ultimatum keras: boikot Piala Dunia jika rencana dilanjutkan. Ancaman itu bukan main-main — Eropa menyumbang mayoritas pendapatan broadcasting dan sponsor FIFA, serta menyediakan mayoritas pemain bintang yang mengisi turnamen.
Tidak lama berselang, CONCACAF yang mengawasi kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Karibia — tuan rumah Piala Dunia 2026 — mengeluarkan pernyataan tegas menolak proposal. Sumber internal mengungkapkan kepercayaan mayoritas asosiasi wilayah tersebut terhadap Infantino telah erosi total. AFC Asia pun ikut menyatakan solidaritas dengan UEFA dan CONCACAF, melengkapi blok penolakan yang merepresentasikan mayoritas kekuatan sepak bola global.
Guncangan internal pun terjadi. Kevin Lamour, Chief Operating Officer FIFA, mengakui administrasi sendiri telah "tertipu" soal proyek ini. Lebih dramatis lagi, Carlos Cordeiro — penasehat senior Infantino untuk strategi global dan tata kelola — mengundurkan diri sambil menilai proposal sebagai "deal buruk untuk sepak bola" yang akan "menggadaikan masa depan sepak bola". Cordeiro mantan Presiden US Soccer Federation, tokoh berat di dalam sistem.
Kritik tak hanya datang dari dalam lingkaran sepak bola. Andy Burnham, Perdana Menteri Inggris, menilai Infantino "orang salah" memimpin FIFA. Pernyataan seorang kepala pemerintah negara besar terhadap pejabat olahraga internasional jarang terjadi, menandakan betapa seriusnya keresahan geopolitik terhadap arah komersialisasi yang dikhawatirkan merusak integritas olahraga.
Bagi sepak bola Indonesia, keputusan ini membawa relief tersendiri. PSSI sebagai anggota AFC turut terikat solidaritas penolakan blok Asia. Lebih jauh, pembatalan rencana menjaga struktur kompetisi Piala Dunia tetap di tangan badan penguasa non-profit, mencegah scenario di mana investor pribadi menentukan jadwal, format, atau distribusi hadiah yang berpotensi merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Namun, luka politik Infantino dalam-dalam. Ia akan menghadapi Kongres FIFA bulan Maret mendatang untuk merebut periode keempat kepemimpinan. Lawan politiknya kini memiliki amunisi kuat: kegagalan manajemen risiko, kehilangan kepercayaan staf inti, dan alienasi tiga konfederasi benua sekaligus. Infantino berjanji akan "mengumpulkan semua pihak berkepentingan kembali" dalam "semangat kepentingan bersama" — frasa diplomatik yang terdengar kosong tanpa rencana konkret.
Analis tata kelola olahraga menilai Infantino harus melakukan reformasi tata kelola internal yang nyata, bukan sekadar retorika. Transparansi keuangan, pemisahan fungsi komersial dan sportif, serta mekanisme konsultasi anggot yang bermakna menjadi prasyarat minimal untuk memulihkan legitimasi. Tanpa itu, masa jabatannya keempat — jika terpilih — akan berjalan di atas api.
Pelajaran dari episode ini jelas: sepak bola global menolak model privatisasi paksa yang mengabaikan struktur keanggotaan. Kekuatan kolektif UEFA, CONCACAF, dan AFC membuktikan bahwa tata kelola berbasis konsensus masih berfungsi, meski rapuh. Bagi Indonesia, momentum ini seharusnya dimanfaatkan PSSI untuk mendorong reformasi AFC yang lebih demokratis dan akuntabel.
Mata dunia kini tertuju ke Kongres FIFA Maret depan. Apakah Infantino mampu melangkahi reruntuhan kepercayaan ini, atau justru membuka peluang bagi challenger baru? Satu hal pasti: era kekebalan politik di Zurich telah berakhir.