Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan tegas di Jakarta, Jumat (31/7), soal rencana FIFA menjual sebagian saham Piala Dunia kepada investor swasta. Ia menegaskan PSSI sejalan dengan kebijakan Gianni Infantino, bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan bentuk rasa hormat atas peran FIFA yang dinilai krusial bagi kelangsungan sepak bola nasional.
Erick membuka konteks historis yang jarang dibahas secara publik. Menurutnya, pasca Tragedi Kanjuruhan Oktober 2022, sepak bola Indonesia berdiri di ujung jurang. "Apabila waktu itu masyarakat, pemerintah, dan FIFA tidak bersepakat, tidak akan ada tim nasional seperti hari ini karena kita bisa disanksi selama delapan tahun," ucapnya. Sanksi tersebut akan mematikan regenerasi, menghentikan kompetisi, dan mengisolasi Indonesia dari peta sepak bola dunia.
Klaim itu tidak bersifat retorika. FIFA memang turun tangan nyata. Badan induk sepak bola dunia mendirikan kantor representatif di Jakarta — satu-satunya di Asia Tenggara — dan mengalokasikan dana operasional 13 hingga 15 program per tahun bernilai US$1 juta hingga US$2 juta yang disalurkan langsung tanpa perantara. Program-program itu mencakup pengembangan grassroots, pelatihan wasit, fasilitas lapangan, hingga penguatan struktur manajemen klub.
Di balik dukungan politik Erick, tersimpan kalkulasi finansial yang masif. FIFA mengancam — atau setidaknya mengindikasikan — bahwa asosiasi anggota yang menolak rencana penjualan saham akan kehilangan potensi bagi hasil. Untuk PSSI, angka yang terancam mencapai US$40 juta atau sekitar Rp723 miliar. Jumlah itu setara dengan total anggaran pengembangan sepak bola nasional selama beberapa tahun ke depan.
Namun, keputusan ini memicu pertanyaan fundamental: apakah sepak bola Indonesia cukup berdaulat untuk menolak jika ternyata rencana komersialisasi Piala Dunia bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas? Beberapa pengamat menilai, ketergantungan dana FIFA menciptakan asimetri kekuasaan. PSSI sulit bernegoisasi keras soal jadwal pertandingan, standar wasit, atau distribusi hak siar ketika posisi mereka sebagai penerima bantuan, bukan mitra setara.
Sisi lain, investasi FIFA memang membawa dampak nyata. Sejak kehadiran kantor FIFA Forward di Jakarta, jumlah pelatih berlisensi AFC meningkat tajam, liga anak-anak (Elite Pro Academy) berjalan terstruktur, dan infrastruktur lapangan di daerah mulai diperbaiki. Dana US$1-2 juta per tahun, tapi untuk ekosistem sepak bola Indonesia yang masih bergantung pada APBN dan sponsor privat yang fluktuatif, aliran dana pasti itu adalah oxygen.
Rencana penjualan saham Piala Dunia sendiri merupakan bagian dari strategi Infantino memperluas basis pendapatan FIFA melampaui hak siar dan sponsor tradisional. Modelnya mirip private equity: investor membeli saham, berhak atas bagi hasil komersial turnamen terbesar dunia, dan FIFA memperoleh modal segar untuk didistribusikan ke 211 asosiasi anggota. Kritikus global menilai langkah ini mengubah Piala Dunia dari event olahraga murni menjadi produk keuangan yang rentan spekulasi.
Bagi Indonesia, posisi Erick Thohir mencerminkan realpolitik. Sebagai mantan pengusaha media dan infrastruktur, ia memahami bahasa modal. Dukungan ke FIFA bukan hanya soal loyalitas, tapi memastikan aliran dana Rp723 miliar tidak terputus. Uang itu direncanakan untuk membiayai Liga 1, timnas U-17 hingga U-23, serta program talenta di Papua dan daerah 3T.
Namun, ada risiko tersembunyi. Jika FIFA gagal menjual saham karena minat investor rendah — misalnya akibat geopolitik atau krisis ekonomi global — ancaman pemotongan dana bisa jadi kosong. PSSI harus menyiapkan skenario B: diversifikasi pendapatan dari hak siar liga domestik, merchandising, dan komersialisasi aset stadion. Saat ini, ketergantungan pada dana FIFA Forward masih terlalu tinggi.
Ke depan, dinamisasi hubungan PSSI-FIFA akan diuji pada dua front. Pertama, apakah Indonesia mampu memanfaatkan dana tersebut untuk lolos ke Piala Dunia 2026 — target yang diumumkan Erick sejak awal kepengurusan. Kedua, apakah PSSI berani menegosiasikan klausul-keluar (exit clause) dalam kerjasama komersial masa depan, agar sepak bola Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan jangka panjang yang mengikis otonomi keputusan teknis.