Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengeluarkan pernyataan tegas menentang rencana FIFA yang memungkinkan pihak swasta memiliki saham pada properti komersial Piala Dunia. Dalam surat resmi yang dikutip Reuters, AFC menilai langkah ini melanggar prinsip tata kelola baik dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan setiap keputusan strategis badan induk sepak bola dunia.
Keprihatinan AFC bukan berdiri sendirian. UEFA, konfederasi Eropa yang menguasai kekuatan ekonomi dan politik sepak bola global, mengeluarkan kritik lebih tajam. Badan yang dipimpin Aleksander Ceferin menilai rencana tersebut melanggar batas etis yang tidak boleh dilanggar oleh lembaga pengatur, dan menyatakan akan menanggapinya dengan sangat serius bersama seluruh pemangku kepentingan — mulai dari liga, klub, pemain, hingga pendukung.
Latar belakang kontroversi ini bermula dari inisiatif Presiden FIFA Gianni Infantino yang mendorong restrukturisasi komersial untuk memperbesar kue pendapatan. Infantino mengusulkan pembentukan entitas komersial terpisah yang akan mengelola hak siar, sponsor, dan lisensi Piala Dunia, di mana investor swasta diundang membeli saham. Argumen resminya: dana tambahan akan dialokasikan ke pengembangan sepak bola di negara-negara berkembang melalui program FIFA Forward.
Namun, mekanisme pengambilan keputusannya justru memicu amarah. FIFA menuntut 211 asosiasi anggota — termasuk PSSI — memberikan dukungan penuh sebelum 19 September 2026. Jika tidak sejalan, asosiasi tersebut dikabarkan akan kehilangan hak atas potensi pembagian dana sebesar US$40 juta (sekitar Rp723 miliar) yang dijadwalkan cair pada 1 Januari 2027. Ultimatum ini dinilai banyak pihak sebagai tekanan politik yang memaksa anggota menyetujui rencana tanpa diskusi substansial.
Dari perspektif Indonesia, angka Rp723 miliar bukanlah nominal kecil. Dana sebesar itu setara dengan lebih dari separuh anggaran tahunan PSSI untuk operasional dan pengembangan sepak bola nasional. Jika PSSI menolak mendukung, keuangan federasi yang sudah rapuh pasca-pandemi dan kegagalan Piala Dunia U-20 2023 akan tertekan lebih lanjut. Namun, mendukung berarti melegitimasi privatisasi aset turnamen paling bergengsi di dunia tanpa jaminan akuntabilitas jangka panjang.
Praktisi sepak bola Indonesia menilai dilema ini mencerminkan asimetri kekuasaan dalam tata kelola FIFA. "Asosiasi kecil seperti PSSI sering kali tidak punya ruang negosiasi. Jika menolak, kehilangan dana. Jika setuju, menyerahkan kendali komersial Piala Dunia ke entitas yang orientasinya keuntungan, bukan pengembangan olahraga," ujar seorang eksekutif liga domestik yang meminta anonimitas.
Sejarah menunjukkan privatisasi properti olahraga besar berisiko merusak integritas kompetisi. Kasus Formula 1 di bawah CVC Capital Partners (2006–2017) pernah memicu kontroversi soal pembagian pendapatan yang condong ke tim-tim kaya. Di sepak bola, Super League Eropa 2021 gagal total karena menentang nilai solidaritas. FIFA seharusnya belajar dari kasus-kasus tersebut sebelum membuka pintu investor swasta pada Piala Dunia.
AFC menuntut proses konsultasi yang "berarti" — bukan sekadar formalitas — melibatkan enam konfederasi, asosiasi anggota, liga, klub, dan pemain. Hingga artikel ini ditulis, FIFA belum menunjukkan jadwal pertemuan komprehensif tersebut. Infantino justru terkesan buru-buru mengunci dukungan lewat surat ultimatum, mengabaikan protes UEFA dan AFC yang mewakili ratusan negara.
Di tengah tekanan, PSSI berada di posisi sulit. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus wakil presiden FIFA memiliki akses ke ruang diskusi internal, namun juga bertanggung jawab pada keuangan federasi Indonesia. Keputusan yang diambil PSSI pada September mendatang akan menjadi indikator apakah Indonesia memilih pragmatisme finansial atau solidaritas dengan blok Asia dan Eropa yang menentang privatisasi.
Langkah selanjutnya kemungkinan besar akan diputuskan di Kongres FIFA atau pertemuan eksekutif darurat sebelum batas waktu 19 September. Jika FIFA memaksa lewat voting mayoritas sederhana, pecahnya konsensus global akan menciptakan preseden berbahaya: keputusan komersial strategis bisa dilewati tanpa konsensus pemangku kepentingan utama. Bagi sepak bola Indonesia, harapan terbaik adalah lahirnya kompromi yang menjamin dana pengembangan tanpa menyerahkan kendali Piala Dunia ke pasar modal.