Keputusan FIFA untuk menangguhkan hukuman larangan bermain bagi penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, telah memicu polemik besar menjelang laga krusial babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Belgia. Keputusan ini memungkinkan Balogun untuk tetap tampil di lapangan, sebuah langkah yang langsung menuai protes keras dari pihak Belgia serta komunitas sepak bola internasional.
Sorotan tajam tertuju pada dugaan adanya intervensi politik, di mana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan melakukan komunikasi langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Laporan dari ABC menyebutkan bahwa Trump mendesak peninjauan ulang atas kartu merah yang diterima Balogun saat laga melawan Bosnia-Herzegovina. Tidak lama berselang, Trump merayakan keputusan tersebut melalui media sosial, yang semakin memperkuat dugaan adanya tekanan eksternal dalam proses pengambilan keputusan otoritas sepak bola dunia.
Sebelumnya, Balogun diusir oleh wasit Raphael Claus pada menit ke-64 dalam laga babak 32 besar setelah peninjauan VAR atas tekel keras terhadap Tarik Muharemovic. Sesuai regulasi standar, kartu merah tersebut seharusnya berujung pada sanksi larangan bermain otomatis dalam satu pertandingan. Awalnya, FIFA menegaskan bahwa keputusan wasit bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga absennya Balogun tampak sudah pasti.
Namun, dinamika berubah drastis sehari sebelum pertandingan babak 16 besar. FIFA mengeluarkan pernyataan resmi bahwa hukuman terhadap Balogun ditangguhkan berdasarkan Pasal 27 Kode Disiplin FIFA. Otoritas sepak bola dunia tersebut menetapkan masa percobaan selama satu tahun. Artinya, jika Balogun kembali melakukan pelanggaran serupa dalam kurun waktu tersebut, sanksi akumulatif akan langsung diberlakukan terhadapnya.
Pelatih Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, memberikan pembelaan atas keputusan tersebut. Ia berargumen bahwa timnya telah menerima hukuman yang cukup saat harus bermain dengan sepuluh pemain selama 35 menit melawan Bosnia-Herzegovina. Pochettino menekankan bahwa keputusannya mendukung kebijakan ini didasarkan pada pandangan etika sepak bola, meski posisinya sebagai pelatih tim nasional tentu menjadi sorotan publik.
Kasus ini kini menjadi preseden yang sangat kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. Banyak pihak mempertanyakan integritas FIFA dalam mempertahankan independensi mereka dari pengaruh politik negara. Keberadaan Pasal 27 yang digunakan sebagai celah hukum kini menjadi bahan diskusi hangat di kalangan pakar hukum olahraga global, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap keadilan kompetisi di panggung sepak bola paling bergengsi di dunia.